Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengerahkan sebanyak 5.000 aparatur sipil negara (ASN) ke enam provinsi untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengerahan ribuan personel ini diambil sebagai langkah responsif pemerintah terhadap pergerakan titik panas (hotspot) yang perkembangannya dinilai sangat dinamis di lapangan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung meninjau kondisi penanganan karhutla di kawasan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Senin (24/8). Peninjauan lapangan tersebut dilakukan atas permintaan langsung Presiden Prabowo Subianto guna memastikan seluruh perintah dan instruksi presiden terkait penanggulangan karhutla diimplementasikan dengan baik, terutama di wilayah Kalimantan Barat.
Faktor Pendorong dan Pertimbangan Pengerahan Personel Kemenhut
Langkah penguatan sumber daya manusia dan pengerahan personel berskala besar ini diputuskan berdasarkan sejumlah pertimbangan utama di lapangan:
Truk Tabrak Mobil-Motor Usai Terobos Lampu Merah di Cibubur, 1 Tewas
- Dinamika Perkembangan Titik Panas: Fluktuasi sebaran hotspot yang bergerak cepat menuntut kesiapsiagaan personel dalam jumlah memadai agar potensi titik api dapat segera dipadamkan sebelum meluas.
- Mobilisasi dari Wilayah Rendah Risiko: Kemenhut mengoptimalkan persebaran tenaga kerja dengan menggeser ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla ke kawasan prioritas pemadaman.
- Pengawalan Langsung Instruksi Presiden: Menhut mengawal langsung pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar koordinasi penanggulangan karhutla di daerah berjalan terarah dan terpadu.
Skema Distribusi Penempatan Personel dan Pejabat Eselon I
Untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif dan terpantau secara langsung, Kementerian Kehutanan merumuskan skema penempatan personel dan penugasan pimpinan tinggi kementerian di wilayah terdampak.
1. Penempatan 2.200 ASN di Tiga Provinsi Kalimantan Dari total 5.000 ASN Kemenhut yang diterjunkan, sebanyak 2.200 personel difokuskan untuk bertugas di tiga provinsi di Pulau Kalimantan. Khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, Kemenhut secara spesifik mengirimkan 700 ASN yang didatangkan dari daerah-daerah yang minim dampak karhutla guna memperkuat operasi pemadaman di area tersebut.
2. Penugasan Pejabat Eselon I Berkantor di 6 Provinsi Selain memobilisasi ribuan ASN staf pelaksana, para pejabat eselon I Kementerian Kehutanan juga diinstruksikan untuk berkantor langsung di enam provinsi terdampak karhutla. Keenam provinsi tersebut meliputi:
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Riau
- Sumatera Selatan
- Jambi
Kehadiran pejabat eselon I di keenam provinsi ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, mempermudah koordinasi lintas instansi, serta memastikan rantai komando operasional di daerah berjalan optimal.
Eks Ketua PPATK Mentahkan Klaim Febrie Adriansyah soal Pengusutan TPPU di Sidang Praperadilan
Sinergi Lintas Sektor dan Penurunan Titik Panas di Lapangan
Operasi penanggulangan karhutla di daerah dilaksanakan melalui kerja sama terpadu yang melibatkan tim Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama jajaran TNI dan Polri. Upaya pemadaman dan pencegahan dilakukan secara intensif baik melalui penanganan tim darat maupun operasi udara.
Kolaborasi terpadu antara Manggala Agni, TNI, dan Polri tersebut telah menunjukkan dampak nyata. Berdasarkan data per malam kemarin, jumlah titik panas di Provinsi Kalimantan Barat berhasil ditekan dan menyisakan 28 titik panas. Penguatan personel ASN dan keterlibatan pejabat kementerian di lapangan diharapkan dapat terus menjaga tren penurunan titik panas di seluruh provinsi sasaran.
