Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai praktik korupsi di Indonesia telah bertransformasi ke tingkat yang kian mengkhawatirkan melalui skema korupsi penaklukan negara atau state capture corruption. Menghadapi situasi ini, penanganan korupsi dinilai memerlukan perbaikan sistem peradilan pidana sekaligus grand design pemberantasan korupsi yang terpadu dan menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad saat berbicara dalam forum Generasi Indonesia Bertutur di Epicentrum XXI, Jakarta, Jumat (4/9/2026). Menurutnya, praktik korupsi di tanah air saat ini tidak lagi sebatas pencurian uang negara secara konvensional, melainkan telah melibatkan infiltrasi kepentingan tertentu yang secara langsung memengaruhi institusi serta perumusan kebijakan publik.
Abraham menilai kelemahan mendasar dalam pemberantasan jenis korupsi ini berakar dari institusi dan mekanisme penegakan hukum itu sendiri. Indonesia dinilai belum mampu menindak praktik state capture corruption secara efektif, khususnya ketika aparat penegak hukum kehilangan independensi atau menyalahgunakan wewenang yang diembannya sehingga arah pemberantasan korupsi kehilangan orientasi substansial.
Gerakan 1.000 Angkringan Sido Muncul Bekali Pelaku Usaha agar Jamu Makin Dikenal
Selain persoalan penegakan hukum, forum tersebut juga mengulas dinamika transformasi digital dan tantangan peradaban nasional. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti pergeseran di ruang digital yang berpotensi mereduksi nalar publik menjadi sekadar luapan emosi. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan artifisial merupakan agen yang bekerja tanpa rasa, sehingga generasi muda perlu mengarahkan perannya menjadi pencipta gagasan (idea creator) daripada sekadar pembuat konten (content creator).
Pada kesempatan yang sama, pakar perubahan Rhenald Kasali memaparkan fenomena disrupsi manusia (human disruptions). Kemajuan teknologi dinilai tidak sekadar merombak lanskap bisnis dan aktivitas operasional, melainkan turut mengubah perilaku manusianya. Perubahan ini membuat akses informasi tersebar luas di berbagai lini dan menghilangkan monopoli pengetahuan yang sebelumnya terkonsentrasi di kampus atau sekolah.
Cerita Warga Melihat Detik-detik Erupsi Anak Krakatau di Tengah Laut
Menanggapi derasnya arus perubahan global dan tantangan tata kelola, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama bangsa. Indonesia diposisikan sebagai civilizational state yang memiliki warisan peradaban panjang dan kemajemukan budaya. Kebudayaan dipandang sebagai investasi bernilai strategis yang menyediakan modal ekonomi, instrumen soft power, dan stabilitas bangsa, bukan sebagai beban biaya semata.
