Pemerintah Iran melayangkan kecaman keras terhadap rencana paket sanksi baru yang disiapkan Amerika Serikat (AS) dan secara terbuka menyebut langkah tersebut sebagai bentuk terorisme ekonomi. Pernyataan ini muncul menyusul pengumuman Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang menjadwalkan konferensi pers pada Senin (24/8/2026) guna merilis sanksi baru terhadap Teheran, yang disebutnya sebagai salah satu sanksi terberat dalam sejarah.
Bagi otoritas di Teheran, penerapan sanksi sepihak dan ancaman sanksi sekunder dinilai telah melanggar prinsip-prinsip tatanan hukum global serta sengaja dirancang untuk melumpuhkan ekonomi negara secara menyeluruh.
Landasan Hukum Internasional dan Sanksi Sekunder AS
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan melalui akun resminya di media sosial X pada Minggu (23/8/2026) bahwa sanksi sekunder yang dipaksakan Washington sama sekali tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Kebijakan sanksi sekunder tersebut menargetkan entitas luar negeri atau pihak ketiga yang tetap menjalin hubungan dagang dengan Iran.
Langkah ini diperkuat oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan keras mengenai konsekuensi ekonomi bagi negara mana pun yang memberikan bantuan kepada Iran. Teheran memandang pendekatan tersebut sebagai pemaksaan sepihak yang melanggar kedaulatan perdagangan antarnegara dan menyengsarakan masyarakat sipil.
Jadwal Elche vs Barcelona LaLiga 2026 Tayang Live di Mana?
Ancaman terhadap Stabilitas Kawasan dan Perang Ekonomi
Ketegangan terkait perang ekonomi ini juga memicu respons keras dari jajaran keamanan Iran. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei memberikan peringatan tegas kepada negara-negara tetangga di kawasan agar tidak terseret atau mendukung langkah Washington. Rezaei menegaskan bahwa negara kawasan yang bergabung dalam perang ekonomi AS akan dianggap sebagai musuh Teheran.
Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menuduh Washington membahayakan keamanan sekutu-sekutunya di Timur Tengah demi kepentingan Israel. Di tengah ketegangan yang kian memuncak, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Abdollahi sempat meninjau fasilitas bawah tanah pembuat rudal balistik untuk menunjukkan kesiapan pertahanan Teheran, terlebih setelah serangan militer AS sebelumnya menghancurkan angkatan laut, angkatan udara, dan melemahkan perekonomian Iran.
Imbas Penutupan Selat Hormuz dan Krisis Logistik
Tekanan ekonomi dan konfrontasi militer ini berdampak langsung terhadap jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Jalur strategis tersebut masih tertutup, mengakibatkan ribuan pelaut terdampar di ratusan kapal yang tidak dapat melintas.
Data pelacakan kapal mencatat hanya empat kapal komoditas yang berlayar melintasi selat tersebut pada hari Kamis, tanpa adanya kapal tanker minyak mentah besar maupun tanker gas alam cair (LNG). Menteri Energi AS Chris Wright menyebut bahwa militer AS sempat membantu pergerakan rata-rata 8 juta barel minyak per hari selama tujuh hari melalui selat itu. Volume tersebut anjlok drastis dibandingkan aliran normal sebelum perang yang melampaui 20 juta barel per hari.
Kemhan Tegaskan Tidak Ada Larangan Hijab di Unhan dan Evaluasi Aturan Seragam Kadet
Meskipun pengetatan terjadi di jalur laut, kantor berita negara Iran, IRNA, melaporkan bahwa Teheran memberikan izin khusus kepada sejumlah kapal tanker minyak Irak untuk melintas pada Sabtu (22/8/2026). Izin pengecualian ini dikeluarkan menyusul permintaan berulang kali dari pemerintah Baghdad yang menjadi salah satu bahasan utama dalam kunjungan Mohammad Baqer Qalibaf ke Irak.
Korban Konflik dan Upaya Jalur Diplomatik
Konflik berkepanjangan antara kedua pihak telah menimbulkan kerugian jiwa yang signifikan. Di pihak Iran, ribuan orang tewas akibat perang, termasuk 168 anak sekolah yang menjadi korban meninggal pada hari pertama konflik. Sementara itu, pihak AS mencatat lebih dari 750 personel militernya terluka dan 18 orang tewas. Hubungan Teheran dengan badan pengawas internasional juga berada dalam titik beku setelah inspektur PBB dilarang masuk ke Iran sejak 2025.
Kendati eskalasi pertahanan dan ketegangan retorika perang ekonomi terus berlangsung, Presiden Iran Masoud Pezeshkian tetap menyuarakan seruan untuk mencari solusi diplomatik guna mengakhiri konflik yang menghancurkan stabilitas kawasan tersebut.
