Ancaman Kekerasan dan Ujaran Kebencian Paksa Sembilan Sekolah Rohingya di Malaysia Tutup

Berdasarkan pemeriksaan dan laporan yang dirilis oleh Reuters pada hari Senin, 27 Juli 2026, penutupan kesembilan fasilitas pendidikan tersebut merupakan imbas langsung dari kampanye hitam di media sosial. Narasi kebencian dan informasi yang salah di platform digital tidak hanya memanaskan sentimen masyarakat lokal, tetapi juga memicu pengawasan yang jauh lebih ketat dari sebelumnya terhadap aktivitas komunitas Rohingya. Rentetan kejadian penutupan sekolah ini sekaligus memunculkan kekhawatiran serius dari berbagai pihak mengenai masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran konten berbahaya di dunia maya.

Dampak nyata dari teror yang terjadi di jalanan dialami secara langsung oleh seorang anak perempuan pengungsi Muslim Rohingya berusia 12 tahun bernama Nur. Sejak bulan Juni lalu, ia terpaksa berhenti menuntut ilmu dan tidak lagi mendatangi ruang kelasnya. Keputusan tersebut diambil setelah Nur mendapatkan ancaman dari dua orang pria tidak dikenal ketika ia sedang berjalan kaki menuju sekolah. Kelompok hak asasi manusia bersama para tenaga pendidik di kawasan tersebut menegaskan bahwa kasus yang menimpa Nur bukanlah insiden tunggal. Ia hanyalah satu dari sekian banyak anak Rohingya yang mengalami pelecehan serta ancaman serupa. Rentetan insiden inilah yang pada akhirnya mendasari keputusan sekolah-sekolah pengungsi untuk menghentikan total kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga

DBS Intip Peluang Investasi dari Lonjakan Belanja Modal AI dan Energi

Kondisi psikologis para siswa yang terdampak akibat sentimen negatif ini juga menjadi sorotan utama. Seorang aktivis dari komunitas Rohingya, Sharifah Shakirah, membenarkan bahwa anak-anak pengungsi saat ini harus menjalani kehidupan sehari-hari dalam bayang-bayang ketakutan akibat eskalasi intimidasi yang terus terjadi. "Anak-anak sangat ketakutan hingga mereka takut keluar rumah," ungkap Sharifah menjelaskan situasi terkini. Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa trauma serta dampak dari rentetan ancaman tersebut tidak akan bisa hilang dalam waktu singkat. Situasi ini dinilai berpotensi besar mengganggu dan merusak masa depan pendidikan para generasi muda pengungsi secara berkepanjangan.

Situasi yang dihadapi oleh anak-anak pencari suaka ini semakin diperumit oleh posisi komunitas Rohingya di Malaysia yang memang sangat rentan secara hukum. Pemerintah Malaysia secara resmi menolak untuk mengakui keberadaan mereka sebagai pengungsi yang sah, dan lebih memilih untuk menganggap serta melabeli kelompok tersebut sebagai imigran ilegal. Kebijakan ketat dari pemerintah ini tetap diberlakukan secara penuh, meskipun Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) telah mencatat bahwa terdapat sekitar 120.000 warga Rohingya yang saat ini telah terdaftar secara resmi di negara tersebut.

Baca Juga

Strategi Investasi DBS, Optimalkan Peluang Global di Tengah Siklus Belanja Modal Baru

Penolakan sosial terhadap komunitas pencari suaka ini sebenarnya telah menunjukkan tren yang memburuk secara signifikan sejak era pandemi Covid-19 melanda. Berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada etnis Rohingya selama masa krisis kesehatan tersebut memicu sentimen negatif publik yang terus bertahan dan terakumulasi hingga saat ini. Pekan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Lukanisman Awang Sauni, turut memberikan pernyataan yang mencerminkan kondisi sosial di lapangan. Ia menyebutkan bahwa masyarakat di negara tersebut kini mulai merasa terbebani oleh kehadiran para pengungsi di lingkungan mereka.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap