Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, kembali mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah dalam menyikapi ancaman kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Peringatan ini disampaikannya pada Sabtu (1/8/2026), seiring dengan semakin meluasnya krisis air bersih. Menurut Daniel, pihak legislatif sebenarnya telah berulang kali memberikan peringatan terkait potensi bencana tersebut. Ia menegaskan bahwa situasi saat ini sudah bergeser dari sekadar tahap pencegahan menuju tahap pengendalian dampak, mengingat masyarakat di berbagai daerah telah merasakan dampak kekeringan secara langsung.
Kekhawatiran tersebut semakin kuat setelah melihat proyeksi dari para pakar iklim mengenai fenomena El Nino. Ancaman perubahan iklim ini diprediksi menjadi yang paling kuat dalam kurun waktu 150 tahun terakhir. Kondisi ini merupakan faktor alam yang mengharuskan negara melakukan antisipasi melalui berbagai cara. Di lapangan, dampak nyata sudah terlihat jelas. Di sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan, curah hujan dilaporkan nyaris tidak turun selama hampir dua bulan. Akibat kondisi tersebut, titik-titik panas serta kabut asap mulai bermunculan di wilayah tersebut.
Tidak hanya di luar Pulau Jawa, krisis serupa juga menghantam wilayah lain. Laporan mengenai 93 kecamatan di Jawa Barat yang saat ini dilanda kekeringan dinilai sebagai alarm keras bagi semua pihak. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis telah memasuki fase yang membutuhkan respons cepat dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Daniel Johan mengusulkan dua langkah mitigasi utama yang harus segera dieksekusi untuk membantu warga yang terdampak.
AHY Ungkap Masih Ada Lebih dari 7.000 Titik Kawasan Kumuh di Indonesia
Langkah pertama yang diusulkan adalah pembuatan atau pengeboran sumur darurat guna memenuhi kebutuhan air harian masyarakat. Meski demikian, ia memberikan catatan penting bahwa proses ini harus dikendalikan dengan sangat hati-hati. Pengeboran yang tidak terkendali berisiko memicu degradasi air tanah dalam jangka panjang, sehingga solusi darurat saat ini tidak boleh menjadi masalah baru di masa depan. Langkah kedua adalah segera melakukan rekayasa atau modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan buatan. Prioritas utama modifikasi cuaca ini ditujukan pada wilayah-wilayah yang paling parah terdampak kekeringan serta area yang memiliki banyak titik api.
Untuk memastikan upaya mitigasi berjalan lancar, Daniel mendorong adanya koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah. Penanganan yang bersifat sektoral harus dihindari agar langkah mitigasi dapat dipercepat secara terkoordinasi. Lebih lanjut, ia juga mendorong dukungan politik anggaran dengan melakukan realokasi dana dari sektor lain untuk mendanai penanganan kekeringan. Mengingat ancaman terhadap ketahanan pangan dan produksi pertanian sangat besar, ketersediaan anggaran dinilai sangat krusial.
Sementara itu, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, pada Jumat (31/7) menyampaikan bahwa puncak musim kemarau pada tahun 2026 diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September. Berdasarkan pemetaan BMKG, sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan merupakan daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Di wilayah-wilayah tersebut, tingkat curah hujan diperkirakan masih akan berada di bawah batas normal hingga awal Oktober mendatang.
Pengembangan Panas Bumi Gunung Ungaran, Undip Soroti Pengurangan Emisi dan Keberlanjutan
Setiap daerah memiliki tingkat kerentanan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pulau Jawa menjadi salah satu kawasan paling rentan karena selain mengalami curah hujan di bawah normal hingga Oktober, wilayah ini merupakan pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni oleh populasi penduduk yang sangat padat sehingga kebutuhan airnya sangat tinggi. Di sisi lain, Bali dan Nusa Tenggara diproyeksikan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Secara klimatologis, kedua kawasan ini memang lebih sering mengalami kekeringan, yang pada akhirnya diprediksi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Kondisi serupa juga mengancam Pulau Kalimantan. Terutama di wilayah selatan dan tengah, curah hujan yang berada di bawah normal berpotensi meningkatkan jumlah titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan secara luas. Adapun di wilayah Sulawesi Selatan, BMKG memperkirakan daerah tersebut masih akan mengalami defisit hujan hingga bulan September. Setelah melewati puncak kemarau, awal musim hujan diprediksi akan mulai memasuki sebagian wilayah barat Indonesia pada bulan Oktober, dan akan terus meluas pada bulan November.
