Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 Diperkirakan Tersisa Rp50 Triliun Tanpa Pos Pendidikan

Perkiraan sisa anggaran sebesar Rp40-50 triliun tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan usulan pagu indikatif awal. Berdasarkan jumlah pagu indikatif yang telah diajukan sebelumnya, anggaran untuk program MBG pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp268 triliun. Namun, Charles Honoris menegaskan bahwa angka tersebut belum bersifat final. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga saat ini belum memutuskan total alokasi pos anggaran untuk program MBG di tahun 2027, karena usulan pagu indikatif tersebut memang belum resmi disetujui atau diketok oleh parlemen.

Penyesuaian anggaran ini merupakan konsekuensi langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang dana pendidikan yang tercantum di dalam APBN digunakan untuk membiayai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa program MBG tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, segala bentuk pembiayaan untuk program MBG harus dipisahkan sepenuhnya dari pos anggaran operasional pendidikan agar tidak mengganggu alokasi dana yang sudah ditetapkan untuk sektor tersebut.

Baca Juga

Pria di Kapuas Bakar Kamar Kos akibat Perselisihan Asmara, Empat Orang Terluka

Perkara ini bermula dari permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara. Dalam argumennya, pihak pemohon menilai bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk mendanai program MBG bertentangan secara nyata dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi telah mengamanatkan secara tegas bahwa anggaran pendidikan wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Yayasan Taman Belajar Nusantara berpendapat bahwa dana pendidikan tersebut harus diprioritaskan demi memenuhi kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan nasional. Kebutuhan inti tersebut mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Meskipun Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu agar putusan pelarangan penggunaan dana pendidikan ini berlaku paling lambat pada tahun 2028, Charles Honoris berharap agar putusan tersebut sudah bisa diterapkan sepenuhnya pada tahun 2027. Harapan ini didasarkan pada momentum pembahasan anggaran di mana usulan pagu indikatif untuk MBG tahun 2027 sendiri hingga kini belum resmi disahkan oleh DPR. Dengan demikian, penyesuaian pos anggaran dapat dilakukan lebih awal demi mematuhi putusan hukum yang berlaku.

Baca Juga

Toyota Kembangkan New Hilux Generasi Kesembilan dengan Empat Pembaruan Utama

Lebih lanjut, Charles Honoris menyatakan dukungannya terhadap peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap anggaran program MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih efisien. Politikus PDIP tersebut mengungkapkan kekhawatirannya atas adanya praktik belanja yang dinilai tidak terarah atau ugal-ugalan pada masa lalu. Ia menyoroti beberapa contoh pengeluaran yang tidak tepat sasaran, seperti pembelian sepeda motor dalam jumlah yang sangat besar. Selain tidak tepat sasaran, Charles juga menyebutkan adanya indikasi penggelembungan harga atau mark-up dalam anggaran belanja tersebut, sehingga evaluasi ketat sangat diperlukan agar anggaran negara dapat digunakan secara bertanggung jawab.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap