Riset Mahasiswa Ungkap Peluang Ekonomi dan Tantangan Rantai Pasok Program MBG di Desa

Ditinjau dari jangkauan pelayanan dan penyerapan tenaga kerja, SPPG Desa Mekarbaru melayani sekitar 2.500 penerima manfaat yang mencakup kelompok siswa, balita, hingga ibu hamil. Kegiatan operasional dapur SPPG tersebut melibatkan sekitar 50 tenaga kerja. Dari jumlah tenaga kerja yang terserap, sekitar 80 persen di antaranya merupakan warga sekitar yang tercatat dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga memberikan dampak langsung pada kesempatan kerja warga setempat.

Baca Juga

Tujuh Siswa SRMA 26 Makassar Raih Prestasi Akademik di Tiga Ajang Nasional

Dampak positif terhadap perekonomian lokal juga tecermin pada pemanfaatan rantai pasok bahan pangan desa. AMM mencatat bahwa seluruh kebutuhan beras untuk SPPG Desa Mekarbaru dipasok dari fasilitas penggilingan padi di desa setempat yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari lokasi dapur operasional. Di samping itu, tingkat kebutuhan komoditas bahan pangan lokal berupa ayam dan ikan juga mengalami kenaikan drastis. Kebutuhan ayam dan ikan meningkat dari sekitar 70 kilogram per hari menjadi lebih dari 100 kilogram per hari sejak program MBG mulai berjalan.

Di balik potensi ekonomi tersebut, hasil penelitian AMM turut mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam pelaksanaan MBG di desa. Tantangan mendasar yang ditemukan terletak pada penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemenuhan bahan pangan secara lokal. Menurut penilaian AMM, peran BUMDes bersama Koperasi Desa Merah Putih sebagai pengelola rantai pasok bahan baku sejauh ini dinilai belum optimal. Akibat belum optimalnya peran lembaga lokal tersebut, kebutuhan komoditas hortikultura berupa sayur dan buah hingga kini masih bergantung pada pasokan dari pasar induk di luar wilayah.

Baca Juga

Bulog Jamin Tidak Salurkan Beras Subsidi untuk Dapur Makan Bergizi Gratis

Perwakilan AMM, Caesar Khalifah, menegaskan bahwa riset ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung implementasi MBG di tingkat desa sekaligus memberikan masukan berbasis temuan lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, AMM merekomendasikan penguatan peran BUMDes dan koperasi dalam pengadaan bahan baku, peningkatan pembinaan kepada para petani, peternak, dan UMKM lokal, serta peningkatan transparansi data pelaksanaan program. Selain itu, AMM mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan melakukan pengukuran status gizi penerima manfaat secara berkala guna mengevaluasi efektivitas program MBG dalam menurunkan angka stunting dan kasus anemia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap