Kemendagri Perkuat Pembiayaan dan Perizinan Program 3 Juta Rumah di Jawa Timur

Komitmen kuat tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat memberikan kata sambutan dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Tirta Graha Perumda Air Minum Surya Sembada, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (3/8/2026). Acara yang berlangsung secara kolaboratif ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Consumer Banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) Aris Hartanto, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, serta anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono.

Dalam pemaparannya, Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa salah satu bentuk dukungan nyata dari Kemendagri adalah dengan memastikan percepatan Program 3 Juta Rumah ini masuk dan terintegrasi secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran di tingkat daerah. Dokumen-dokumen penting tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Integrasi ini sangat krusial agar pelaksanaan program pembangunan rumah di daerah memiliki landasan hukum dan dukungan anggaran yang kuat.

Baca Juga

Tujuh Siswa SRMA 26 Makassar Raih Prestasi Akademik di Tiga Ajang Nasional

Selain melakukan penguatan pada aspek perencanaan dan penganggaran daerah, Kemendagri juga aktif memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemberian insentif bagi pembangunan perumahan. Pembinaan ini berfokus pada pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan pembebasan ini ditujukan secara khusus untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak, serta bagi para pengembang yang berkomitmen membangun perumahan untuk kalangan MBR tersebut.

Di sisi lain, Kemendagri juga terus mendorong percepatan dalam hal pelayanan administratif perizinan untuk memperlancar proses konstruksi di daerah. Kemendagri meminta pemerintah daerah untuk mempercepat proses penerbitan PBG bagi MBR dengan target waktu penyelesaian tidak melebihi 10 hari kerja. Untuk menyelaraskan langkah ini secara regulatif, Kemendagri mendorong dilakukannya penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di masing-masing wilayah, sehingga seluruh regulasi lokal dapat mendukung penuh percepatan pembangunan perumahan secara efektif.

Baca Juga

Bulog Jamin Tidak Salurkan Beras Subsidi untuk Dapur Makan Bergizi Gratis

Terakhir, demi menjamin agar program ini tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinkronisasi data perumahan secara menyeluruh. Sinkronisasi data ini membutuhkan koordinasi yang erat dan terpadu antara Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta dinas-dinas yang membidangi urusan perumahan di daerah. Proses koordinasi dan pemutakhiran data ini diharapkan dapat berjalan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat desa dan kelurahan di seluruh Jawa Timur.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap