Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah merumuskan langkah taktis guna mengatasi tantangan logistik distribusi komoditas pangan di kawasan timur Indonesia. Fokus utama saat ini adalah memperkuat ketersediaan serta menjaga stabilitas harga bawang putih di wilayah tersebut. Untuk mewujudkannya, Bapanas secara resmi menggandeng para importir dan distributor agar pasokan dari luar negeri dapat disalurkan secara merata dan berkelanjutan. Optimalisasi peran pelaku usaha ini dinilai krusial mengingat adanya tren kenaikan harga yang tercatat secara nasional.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) khusus untuk komoditas bawang putih menunjukkan grafik peningkatan yang terjadi sepanjang bulan Juli 2026. Merespons data tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan perlunya intervensi distribusi yang terarah. Dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Minggu, Ketut menyatakan bahwa pihaknya segera mengumpulkan seluruh importir beserta jaringan distributor mereka untuk mencari solusi bersama mengenai pendistribusian ke wilayah timur yang selama ini dinilai masih cukup berat secara logistik.
Sebagai langkah awal pengendalian, Bapanas telah melakukan pemantauan pasokan secara langsung di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ), Jakarta. Pemantauan ini tidak dilakukan sendiri, melainkan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta serta Perumda Pasar Jaya. Ketut menjelaskan bahwa PIKJ memiliki peran yang sangat strategis sebagai barometer distribusi. Stok yang berada di pasar induk tingkat distributor pertama ini tidak sekadar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga ibu kota, tetapi juga dipasok ke berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia.
Pemerintah Siapkan Perlinsos Digital Berbasis AI untuk Penyaluran Bansos Langsung ke Rekening
Dari hasil tinjauan di PIKJ, pemerintah menemukan adanya perbedaan dinamika antara dua jenis bawang putih yang beredar di pasaran. Pasokan untuk jenis honan terpantau dalam kondisi yang cukup aman sehingga harganya relatif stabil. Tercatat, level harga bawang putih honan bahkan mulai mengalami penurunan, bergerak dari angka Rp23.000 per kilogram menjadi Rp22.500 per kilogram. Sebaliknya, bawang putih jenis kating yang memiliki tingkat permintaan lebih tinggi di tengah masyarakat justru menunjukkan tren harga yang relatif agak tinggi akibat keterbatasan pasokan dari luar negeri.
Menghadapi tingginya permintaan bawang putih kating di Jakarta dan sekitarnya, pemerintah berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan para importir guna menambah volume stok. Penambahan pasokan yang intensif di tingkat distributor pertama seperti PIKJ diharapkan mampu menekan harga jual kembali ke level normal. Bapanas meyakini bahwa kepastian ketersediaan barang serta keberhasilan pengendalian harga di pedagang grosir PIKJ akan menciptakan efek berantai yang positif. Hal ini diproyeksikan mampu meredam fluktuasi dan menjaga kestabilan harga pada daerah-daerah sebaran, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Danantara Siapkan KDKMP Jadi Saluran Distribusi Subsidi Pemerintah
Di samping upaya pemerataan distribusi, pemerintah juga mengeluarkan peringatan tegas terkait kepatuhan terhadap regulasi harga. Kepala Bapanas yang juga memegang jabatan sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengultimatum para pelaku usaha agar tidak memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan sepihak. Ia menjanjikan sanksi berat berupa pencabutan izin bagi importir bawang putih yang terbukti mempermainkan keadaan pasar dan tidak mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Amran menegaskan bahwa pelanggaran tersebut akan menjadi momen terakhir bagi perusahaan terkait untuk beroperasi sebagai importir.
Ketegasan pemerintah ini sangat beralasan bila melihat tingginya angka kebutuhan impor nasional. Mengacu pada data Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, kuota impor bawang putih untuk kebutuhan konsumsi yang tertuang dalam Neraca Komoditas mencapai angka sekitar 608,11 ribu ton. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kuota impor untuk bawang putih olahan sebesar 67,73 ribu ton. Tingginya kuota impor ini berbanding terbalik dengan proyeksi kemampuan produksi bawang putih di dalam negeri yang diperkirakan hanya mampu menyentuh angka 39,65 ribu ton dalam bentuk konde.
