Pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai penentu keberhasilan pergeseran menuju energi bersih di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menjadi pembicara utama dalam Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi di The Westin Jakarta, Selasa (15/9).
Acara yang mengangkat tema "Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten" tersebut menjadi wadah perumusan langkah konkret di tingkat lokal. Menurut Bima Arya, penguatan ketahanan energi sekaligus pengurangan emisi hanya dapat tercapai jika pemerintah daerah bergerak aktif melalui tujuh peran kunci.
Tujuh Peran Strategis Pemda
Langkah pertama yang harus dipenuhi pemerintah daerah adalah kepemilikan baseline yang jelas. Pemerintah daerah perlu menyusun inventarisasi emisi secara akurat untuk memetakan kondisi riil wilayah masing-masing. Hasil pendataan ini sekaligus menjalankan peran kedua, yaitu memperkuat basis data emisi di tingkat nasional guna menghasilkan gambaran komprehensif dari daerah.
16 Jam Berlalu, Kebakaran Timbunan Sampah di Ciumbuleuit, Bandung, Belum Padam
Peran ketiga berfokus pada regulasi, di mana pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) sesuai amanat perundang-undangan demi menyelaraskan arah kebijakan energi. Selanjutnya, peran keempat diwujudkan melalui aksi langsung pengendalian emisi, mulai dari pengelolaan limbah, peningkatan efisiensi energi, hingga penyediaan transportasi publik rendah emisi.
Adapun peran kelima menitikberatkan pada adaptasi berbasis kondisi lokal, salah satunya lewat Program Kampung Iklim guna membangun ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.
Sebagai contoh nyata adaptasi di tingkat akar rumput, Bima menyoroti inisiatif Ketua RT Taufiq Supriadi Yusuf di Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta. Inisiatif lingkungan tersebut mencakup pengelolaan 40 rumah yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya, budi daya maggot, pengolahan kompos, kolam ikan bertingkat, hingga peternakan ayam. Berkat kiprahnya tersebut, Taufiq bahkan diundang ke Cina untuk membagikan pengalamannya.
Kebakaran Hutan Pinus di Sadang Kebumen Hanguskan 2,5 Hektare Lahan
Melengkapi daftar tersebut, peran keenam dan ketujuh berkaitan dengan aspek permodalan. Pemerintah daerah didorong membuka akses pendanaan iklim alternatif di luar APBD lewat skema kemitraan, serta menarik investasi hijau untuk proyek-proyek energi bersih skala kecil dan menengah di daerah.
Forum dialog tingkat tinggi ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan tokoh lingkungan, antara lain Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Wali Kota Probolinggo Aminuddin, Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, serta Chief Conservation Officer World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki.
