Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 menembus angka US$454,8 miliar. Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan nilai tersebut meningkat tipis dari posisi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$454,5 miliar, sekaligus menandai pertumbuhan tahunan sebesar 4,9 persen.
Kenaikan total utang luar negeri ini memperlihatkan dinamika yang kontras antara sektor publik dan swasta. Di saat kewajiban sektor publik terus bertambah, penarikan utang luar negeri korporasi swasta justru mengalami tren perlambatan.
Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$218,4 miliar pada Juli 2026 atau tumbuh 3,2 persen secara tahunan (yoy). Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh derasnya aliran dana investor asing yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang diterbitkan pemerintah.
Breaking News! IHSG Pagi-Pagi Sudah Anjlok 1%, Ini Penyebabnya
Pemanfaatan pinjaman luar negeri pemerintah didominasi oleh sektor-sektor prioritas. Porsi terbesar disalurkan ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen, diikuti administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib 20,7 persen, pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
Sebaliknya, posisi ULN swasta terkontraksi 1,2 persen secara tahunan menjadi US$194,5 miliar pada periode yang sama. Penyusutan ini dipicu oleh penurunan utang perusahaan non-keuangan sebesar 1,4 persen yoy serta koreksi pada utang lembaga keuangan sebesar 0,3 persen yoy.
Misi Suahasil, APBN Sehat, Ekonomi Tetap Tumbuh
Mayoritas utang swasta masih terkonsentrasi pada empat pilar bisnis utama, yaitu industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut mencakup 80,6 persen dari total ULN swasta.
Seiring dengan perkembangan tersebut, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 30,7 persen pada Juli 2026.
