Desakan Pengusutan Transparan Kasus Kematian Kepala Rumah Tangga Mantan Jampidsus

Menindaklanjuti temuan ini, penyelidik dari kepolisian sedang aktif mengumpulkan berbagai bahan keterangan di lapangan. Budi menjelaskan bahwa proses klarifikasi tengah dilakukan terhadap beberapa pihak yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa tersebut. Mereka yang dimintai keterangan meliputi anggota keluarga korban, pengemudi ambulans yang membawa korban, petugas rumah sakit, serta pihak-pihak terkait lainnya. Hingga kini, kepolisian juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kepastian identitas dan sosok korban.

Baca Juga

Jadwal Samsat Keliling Jadetabek 29 Juli 2026 dan Info Pajak Kendaraan

Kematian Sutrimo yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan mantan pejabat tinggi penegak hukum ini dinilai sebagai perkara yang sangat sensitif oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi ini beranggotakan sejumlah organisasi, yakni DEJURE, Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiatives, Indonesia Risk Center, dan HRWG. Mereka menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyelidiki setiap kasus kematian yang dianggap tidak wajar, mencurigakan, atau terjadi dalam pusaran relasi kuasa.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, dalam pernyataannya pada Senin, 27 Juli, mendesak aparat kepolisian untuk bergerak cepat dalam mengamankan seluruh barang bukti yang relevan. Langkah pengamanan ini harus mencakup tempat kejadian perkara, rekam medis korban, jejak komunikasi terakhir, riwayat pemesanan ambulans, dan rekaman kamera pengawas atau CCTV. Selain itu, keterangan saksi, barang-barang pribadi milik korban, hingga seluruh jejak digital juga harus segera diamankan. Ardi mengingatkan bahwa setiap keterlambatan dalam mengumpulkan bukti dapat menghambat proses pencarian kebenaran sekaligus membuka celah bagi terjadinya impunitas.

Lebih lanjut, koalisi menuntut agar proses penyelidikan mematuhi standar akuntabilitas yang lebih tinggi guna mencegah munculnya konflik kepentingan serta menjamin proses hukum bebas dari segala bentuk intervensi. Pengawasan eksternal dari lembaga negara yang independen juga dianggap esensial. Ardi menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini sama sekali tidak boleh didasarkan pada stigma terhadap korban, tuduhan tanpa bukti, maupun spekulasi di tengah publik. Di sisi lain, prinsip praduga tak bersalah ditekankan agar tidak dijadikan alasan untuk menutupi informasi yang patut diketahui oleh masyarakat luas.

Baca Juga

Polda Metro Jaya Tangkap 8 Tersangka Sindikat Propaganda Digital dan Hoaks

Selain fokus pada transparansi proses hukum, perlindungan terhadap keluarga korban juga menjadi sorotan utama. Koalisi menekankan bahwa keluarga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akses yang memadai terhadap proses hukum, serta pendampingan hukum dan psikososial. Keamanan mereka juga harus dijamin sepenuhnya oleh negara. Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didesak untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban maupun para saksi, serta memastikan adanya upaya pemulihan. Keluarga tidak boleh sekadar dijadikan objek pemeriksaan, melainkan harus diakui sebagai pihak yang memiliki hak atas kebenaran dan keadilan.

Sementara itu, terkait dugaan status Sutrimo sebagai Kepala Rumah Tangga dari mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Febri Diansyah yang bertindak selaku kuasa hukum Febrie Adriansyah. Meski demikian, permintaan konfirmasi mengenai informasi tersebut belum mendapatkan respons dari pihak yang bersangkutan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap