Setelah lebih dari lima bulan peperangan melawan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi situasi pelik yang memicu perdebatan di dalam Gedung Putih. Kekhawatiran mengenai dampak perluasan konflik kini disuarakan langsung oleh pejabat tinggi negara. Wakil Presiden JD Vance bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dilaporkan telah menyampaikan peringatan dalam rapat internal pemerintahan. Keduanya menyoroti ancaman dari perang yang terus meluas, secara khusus menekankan potensi menipisnya stok amunisi milik militer Amerika Serikat apabila konfrontasi ini tidak segera menemukan titik penyelesaian.
Keraguan dari para petinggi tersebut sejalan dengan hasil evaluasi dari komunitas intelijen. Penilaian yang dikeluarkan oleh CIA dan Badan Intelijen Pertahanan AS menyimpulkan bahwa serangkaian serangan terbaru kemungkinan besar gagal mengubah posisi negosiasi Teheran. Meski opsi eskalasi dengan menerjunkan pasukan darat tetap tersedia, langkah ini dinilai membawa risiko tinggi. Keterlibatan pasukan darat berpotensi menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar di pihak Amerika Serikat, yang pada gilirannya dapat memicu penolakan publik terhadap perang yang makin tidak populer. Sebagai upaya membuka ruang diplomasi, Washington telah menghentikan sementara serangan udara selama tiga malam terakhir, meski tetap bersiaga menghadapi kemungkinan eskalasi lanjutan.
Di ruang publik, para pejabat pemerintahan Trump tetap berusaha menampilkan postur dominan. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz menegaskan bahwa opsi militer sama sekali belum dikesampingkan. Dalam wawancaranya bersama CBS pada Senin (27/7/2026), Waltz menyatakan, "Rezim tersebut harus percaya kepada presiden ketika dia mengatakan, 'kami siap tempur' dan semua opsi ada di atas meja." Ia juga menyampaikan kepada NBC bahwa posisi Washington saat ini sangat kuat. Waltz menambahkan, "Iran terisolasi secara diplomatik, terisolasi secara ekonomi, dan hancur secara militer. Mereka belum pernah selemah ini dan kami bernegosiasi dari posisi yang kuat."
Klub Jalur Sutra" Dibentuk di RI, China Siap Gandeng Indonesia
Namun, klaim keunggulan tersebut berbenturan dengan realitas diplomasi dan ekonomi yang mengkhawatirkan. Sinyal perundingan masih sangat terbatas, di mana Iran hanya mengonfirmasi adanya pembicaraan di tingkat wakil menteri luar negeri dengan Oman. Teheran sama sekali belum menunjukkan niat untuk mengubah tuntutan utama mereka terkait kendali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu, ancaman krisis energi membayangi Amerika Serikat menjelang pemilu paruh waktu. Kenaikan harga minyak sebelumnya telah memicu kekhawatiran akan lonjakan harga bahan bakar domestik, kendati harga minyak Brent sempat mengalami koreksi lebih dari 5%. Kondisi ini diperparah oleh menipisnya persediaan minyak global dan ancaman dari kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap jalur pelayaran alternatif di Laut Merah.
Untuk menekan Iran lebih jauh, Washington mempertimbangkan opsi pengetatan blokade ekonomi terhadap kapal dan pelabuhan guna memutus sumber pendanaan Teheran. Sayangnya, kebijakan ini membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan sebelum memberikan dampak nyata. Sebaliknya, Iran diprediksi akan merespons dengan meningkatkan serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz, yang berpotensi memperbesar dampak terhadap ekonomi global. Alternatif lain berupa penerapan kembali nota kesepahaman untuk gencatan senjata sementara juga memiliki peluang kecil. Iran diperkirakan baru akan setuju jika diberi hak mengatur sekaligus meraup keuntungan ekonomi dari lalu lintas di Selat Hormuz. Memberikan konsesi semacam itu dipastikan akan memancing kritik tajam terhadap Trump dari kalangan politik dalam negeri.
Presiden Ini Izinkan Polisi Masuk Kampus jika Terjadi Demo Rusuh
Berbagai dilema strategis dan tekanan politik ini akhirnya tercermin jelas dalam pandangan masyarakat Amerika Serikat. Jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh CBS News/YouGov menunjukkan tingkat skeptisisme yang tinggi terhadap langkah pemerintah. Data memperlihatkan hanya 31% warga Amerika Serikat yang mengaku memahami situasi sebenarnya di Selat Hormuz. Sementara itu, hanya 40% responden yang meyakini bahwa posisi Amerika Serikat saat ini lebih unggul. Pukulan terberat bagi narasi pemerintahan Trump terlihat dari 76% publik yang percaya bahwa perang melawan Iran ternyata berlangsung jauh lebih sulit dibandingkan perkiraan awal Washington.
