PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung terwujudnya program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Langkah strategis ini sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor perumahan yang diyakini memiliki efek pengganda berskala besar. Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, saat menjadi pembicara dalam acara Financial Talks yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia pada Kamis, 30 Juli 2026.
Sektor perumahan dinilai mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian karena melibatkan sedikitnya 182 subsektor industri terkait. Nixon memaparkan bahwa dampak ekonomi dari pembangunan perumahan sudah dapat dirasakan sejak tahap akuisisi atau pengadaan lahan, proses konstruksi, distribusi material bangunan, hingga terciptanya kawasan ekonomi baru setelah hunian tersebut ditempati oleh masyarakat. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, proyek pembangunan satu unit rumah rata-rata membutuhkan sekitar lima orang pekerja yang terdiri dari tukang bangunan dan asisten tukang.
Selain menyerap banyak tenaga kerja, industri perumahan juga sangat mendukung penggunaan produk dalam negeri. Nixon mengungkapkan bahwa untuk pembangunan rumah kelas menengah ke bawah, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat mencapai 90 persen hingga 95 persen. Kebutuhan material seperti genteng, keramik lantai, semen, pasir, kayu, hingga batu bata seluruhnya dapat dipenuhi dari pasar lokal. Ia menyebutkan bahwa komponen yang masih mengandalkan produk impor umumnya hanya terbatas pada peralatan elektrikal.
Breaking! BI Catat Utang Luar Negeri RI Tembus US$454,8 M di Juli
Kehadiran sektor properti juga berkontribusi langsung pada peningkatan penerimaan negara serta pendapatan asli daerah. Kontribusi ini mengalir melalui berbagai instrumen pajak, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang wajib dibayarkan oleh pemilik rumah setiap tahun. Meskipun prospeknya dinilai cerah, sektor perumahan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian perizinan dan lamanya proses sertifikasi lahan di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tata ruang mengenai lahan yang diizinkan untuk perumahan agar pengembang dan masyarakat umum memiliki kepastian hukum.
Untuk mempercepat realisasi program perumahan sekaligus menekan biaya konstruksi, BTN mendorong pemanfaatan inovasi teknologi bangunan. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah penggunaan material alternatif berupa hasil daur ulang sampah plastik yang dicampur dengan pasir dan semen. Inovasi ini diharapkan tidak hanya mampu membuat biaya pembangunan rumah menjadi lebih efisien, tetapi juga mendukung aspek keberlanjutan lingkungan, terutama jika material tersebut dapat diproduksi dalam skala besar.
Harga Emas Antam Turun Jadi Rp 2.592.000 per Gram pada 15 September 2026
Pada aspek pembiayaan, BTN telah merumuskan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah guna meningkatkan keterjangkauan masyarakat dalam memiliki rumah. Usulan pertama adalah perpanjangan masa tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari batas maksimal 20 tahun menjadi hingga 40 tahun. Selain itu, BTN juga mengusulkan agar pemerintah bersedia menanggung sebagian dari biaya asuransi perumahan. Kebijakan ini dinilai akan sangat membantu meringankan beban biaya awal yang harus dikeluarkan oleh masyarakat saat pertama kali membeli rumah.
Tidak berhenti pada layanan pembiayaan kepemilikan hunian, BTN kini tengah mengembangkan berbagai solusi keuangan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perseroan menyiapkan layanan tambahan di luar KPR, seperti fasilitas pembiayaan furnitur, layanan transaksi digital untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, hingga pengembangan ekosistem perumahan berbasis aplikasi. Melalui langkah transformasi ini, BTN berupaya memperkuat perannya sebagai mitra finansial keluarga Indonesia, yang tidak hanya hadir saat proses pembelian rumah, tetapi juga mendampingi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setelah memiliki hunian.
