Pengumuman pertumbuhan ekonomi India sebesar 7,8% pada kuartal terbaru memicu polemik luas di tingkat nasional dan regional. Angka resmi tersebut melampaui proyeksi awal sebesar 7% dan disambut sebagai capaian positif oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Namun, sejumlah mantan pejabat dan ekonom mempertanyakan validitas kalkulasi statistik di balik lonjakan angka tersebut.
Mantan Sekretaris Keuangan di bawah pemerintahan Modi, Subhash Garg, menuding angka pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hasil manipulasi statistik. Garg menyebut pemerintah sengaja merevisi ke bawah nominal produk domestik bruto (PDB) tahun sebelumnya agar laju pertumbuhan tahun berjalan terlihat melonjak tinggi. Menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi riil India sejatinya berada di kisaran 2,6%.
Sorotan Lembaga Internasional dan Rekam Jejak Data
Kritik terhadap keandalan statistik India bukan yang pertama kali mencuat. Pada November lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) menyematkan peringkat 'C'鈥攖ingkat terendah kedua鈥攑ada data akun nasional India. Penilaian tersebut didasari oleh penggunaan metodologi yang usang, perbedaan perhitungan yang tidak terjelaskan, serta minimnya data musiman.
Abu Vulkanik Ganggu Penerbangan, Ini Biaya yang Bikin Maskapai Boncos
Keraguan terhadap data ekonomi di negara tersebut memiliki preseden panjang:
- Pada 2014, ekonom R Nagaraj melancarkan protes keras ketika salah satu angka dalam laporan PDB dinaikkan hingga 108% dari hasil kesepakatan komite.
- Pada 2019, pemerintah sempat menahan rilis laporan ketenagakerjaan saat tingkat pengangguran menyentuh rekor tertinggi dalam 45 tahun sebesar 6,1%, memicu pengunduran diri dua anggota Komisi Statistik Nasional.
- Pelaksanaan sensus penduduk nasional yang sedianya digelar pada 2021 tertunda dan baru dimulai pada April 2026, memperlebar celah akurasi data demografi.
Pihak pendukung pemerintah, termasuk Shamika Ravi, menepis kritik tersebut. Ia menyatakan bahwa peringkat statistik 'C' dari IMF setara dengan peringkat yang dipegang China, serta menyebut langkah revisi data merupakan bagian dari rekomendasi IMF. Di sisi lain, mantan Kepala Ahli Statistik India Pronab Sen menekankan bahwa persoalan mendasar tetap bertumpu pada tingkat kepercayaan publik terhadap data dasar yang dihimpun pemerintah.
Kesenjangan Indikator Lapangan dan Dampak Kebijakan
Keraguan terhadap klaim pertumbuhan ekonomi 7,8% kian mengemuka seiring kontrasnya data di sektor ketenagakerjaan dan sosial. Laporan dari Universitas Azim Premji mencatat hampir 40% lulusan perguruan tinggi di bawah usia 25 tahun berstatus menganggur. Selain itu, data dari lembaga pemikir (think tank) pemerintah menunjukkan 87 juta pemuda India berada dalam kategori tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan.
Pertamina Sebut tak Ada Komplain Signifikan dari Pengguna B50
Keterlambatan pembaruan data juga berdampak langsung pada penyaluran bantuan sosial. Ekonom Reetika Khera memperkirakan sekitar 100 juta warga miskin kehilangan akses terhadap subsidi pangan akibat pemerintah masih memakai basis data sensus lama yang kedaluwarsa.
Kontroversi data ekonomi ini turut menyedot perhatian negara tetangga. Surat kabar harian asal Sri Lanka, Daily FT, secara terbuka mengingatkan para perumus kebijakan domestiknya agar tidak meniru kisruh pengelolaan statistik yang tengah berlangsung di India.
