PT Fitch Ratings Indonesia resmi memangkas Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Pos Indonesia (Persero) dari level 'CC(idn)' menjadi 'C(idn)'. Penurunan peringkat ini menempatkan kondisi likuiditas dan risiko gagal bayar perseroan ke dalam sorotan tajam pasar modal.
Selain peringkat korporasi jangka panjang, pemangkasan hingga ke level 'C(idn)' diterapkan pada Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia dengan nilai pagu maksimum Rp1,5 triliun. Secara rinci, instrumen yang terdampak mencakup Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I dan II, serta instrumen Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022. Di sisi lain, Peringkat Nasional Jangka Pendek perusahaan tercatat diafirmasi tetap pada posisi 'C(idn)'.
Dalam definisi Fitch, peringkat nasional 'C' mencerminkan bahwa peristiwa gagal bayar atau proses yang menyerupai gagal bayar telah terjadi. Pada instrumen closed funding vehicle, peringkat tersebut juga menandakan kapasitas pemenuhan pembayaran yang telah melemah secara permanen.
Jelang Righ Issue, Pengendali MGLV Jual Saham di Harga Diskon
Penolakan Restrukturisasi Sukuk
Langkah penurunan rating oleh Fitch ini menyusul kebuntuan upaya restrukturisasi utang perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp500 miliar sebelumnya menyatakan menolak proposal restrukturisasi yang diajukan manajemen.
Keputusan penolakan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) pada Jumat, 4 September 2026. Merujuk pada keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 8 September 2026, hasil perhitungan dan laporan notaris mengonfirmasi pemegang sukuk secara sah dan mengikat memutuskan tidak menyetujui Agenda 2 dan 3 terkait skema restrukturisasi.
Soal Setoran Dividen Rp 120 Triliun, Bos Danantara Mau Bertemu Menkeu Baru
Upaya Pembenahan Lewat Danantara
Di tengah tekanan kewajiban keuangan tersebut, Pos Indonesia saat ini masuk dalam daftar badan usaha milik negara yang sedang menjalani pembenahan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria menyatakan bahwa sekitar 30 persen persoalan BUMN tengah ditangani dengan fokus utama pada tiga sektor, yakni BUMN karya atau infrastruktur, logistik, serta pengelolaan dana pensiun. Danantara kini tengah menjalankan agenda transformasi di tubuh PT Pos Indonesia dan menargetkan proses pembenahan tersebut rampung pada akhir tahun ini.
