Warga di ibu kota Libya, Tripoli, melancarkan aksi pembangkangan sipil berskala besar sebagai bentuk protes keras terhadap krisis energi yang terus memburuk. Pemadaman listrik berkepanjangan yang kini mencapai sepuluh jam setiap hari, ditambah dengan beban tingginya tarif listrik, telah memicu kemarahan luas di tengah masyarakat. Sebagai bentuk penolakan, massa turun ke jalan untuk memblokade sejumlah jalur lalu lintas utama, serta menutup berbagai fasilitas publik dan kantor-kantor pemerintahan. Kondisi ini memperlihatkan eskalasi ketidakpuasan warga terhadap pelayanan publik yang dinilai terus mengalami kemunduran.
Aksi demonstrasi besar-besaran ini dipelopori oleh sebuah kelompok yang menamakan diri Gerakan Souq Al-Jumaa. Berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan kelompok tersebut pada hari Minggu, tujuan utama mereka bukan sekadar mengganggu rutinitas harian warga, melainkan sebuah upaya terencana untuk melumpuhkan pemerintah sepenuhnya. Gerakan ini secara tegas menuntut adanya pertanggungjawaban atas berbagai dugaan praktik korupsi. Lebih jauh lagi, mereka mendesak pembubaran seluruh institusi politik utama di Libya, yang mencakup pemerintah yang berkuasa, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Negara, hingga Dewan Kepresidenan.
Berdasarkan laporan Al Jazeera pada Senin, 27 Juli 2026, rentetan aksi protes terlihat di berbagai titik strategis ibu kota. Di wilayah Janzour yang terletak di sebelah barat Tripoli, para pengunjuk rasa melakukan blokade di sepanjang jalan pesisir. Massa juga memusatkan pergerakan dengan berkumpul di depan Pembangkit Listrik Tripoli Barat guna menyuarakan penolakan terhadap durasi pemadaman harian yang memakan waktu berjam-jam. Melalui sejumlah rekaman video yang telah diverifikasi kebenarannya, demonstran tampak membakar ban di tengah jalan utama. Aksi blokade juga terjadi di depan gedung Kementerian Luar Negeri, di mana massa secara sengaja menumpahkan muatan tanah dari sebuah truk tepat di area pintu masuk untuk menghalangi seluruh akses ke dalam gedung tersebut.
Klub Jalur Sutra" Dibentuk di RI, China Siap Gandeng Indonesia
Selain fasilitas pemerintahan dan infrastruktur jalan, unjuk rasa turut menyasar sektor telekomunikasi nasional. Kantor operator telekomunikasi milik negara, Libyana, yang berlokasi di distrik Souq Al-Jumaa, menjadi salah satu target massa. Kelompok pengunjuk rasa di lokasi ini didominasi oleh kalangan pemuda yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk. Spanduk-spanduk tersebut secara spesifik berisi kritik yang dialamatkan langsung kepada Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah.
Gelombang pembangkangan sipil ini kemudian menjalar semakin luas hingga ke wilayah Tajoura, yang berada di sebelah timur Tripoli. Rekaman video dari kawasan tersebut memperlihatkan para demonstran memasang pengumuman yang menyatakan bahwa kantor pemerintah kota setempat telah ditutup. Gerakan masyarakat di Tajoura bahkan mengeluarkan seruan boikot total terhadap seluruh aktivitas lembaga negara yang mulai diberlakukan pada hari Senin. Mereka secara terbuka menyatakan penolakan terhadap legitimasi Pemerintah Persatuan Nasional serta Dewan Perwakilan Rakyat, dengan menyebutkan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas terus memburuknya pelayanan publik.
Presiden Ini Izinkan Polisi Masuk Kampus jika Terjadi Demo Rusuh
Krisis listrik saat ini memaksa Perusahaan Listrik Umum Libya untuk kembali menerapkan sistem pemadaman bergilir bagi warga. Hal ini menjadi sebuah langkah mundur, mengingat jaringan listrik di negara tersebut sempat berada dalam kondisi yang relatif stabil selama sekitar dua tahun terakhir. Hingga saat laporan ini diturunkan, Pemerintah Persatuan Nasional belum mengeluarkan tanggapan resmi mengenai meluasnya aksi protes di ibu kota. Kembalinya pemadaman listrik hingga sepuluh jam per hari ini semakin memperparah ketidakpuasan masyarakat Libya, yang sebelumnya telah lama terbebani oleh lonjakan inflasi, pelemahan nilai tukar mata uang, kelangkaan bahan bakar, terbatasnya likuiditas keuangan, serta kebuntuan politik yang tidak kunjung usai selama bertahun-tahun.
