IDI Nilai Perilaku Nirempati Tenaga Kesehatan di Media Sosial Dipicu Kelelahan Emosional

Lebih lanjut, jika merujuk pada Kode Etik Kedokteran Indonesia serta prinsip etika nonmaleficence, pembuatan konten di media sosial yang memojokkan pasien secara jelas merusak kepercayaan publik dan mengikis rasa empati masyarakat. Apabila sebuah akun media sosial terbukti secara valid milik seorang tenaga kesehatan, pemilik akun tersebut sama sekali tidak bisa berlindung di balik dalih bahwa unggahannya merupakan pernyataan pribadi. Hal ini disebabkan karena identitas profesi kesehatan merupakan identitas yang melekat (attached identity) yang senantiasa membawa kewajiban moral dan etik di mana pun mereka berada, sehingga ruang pribadi mereka di media sosial pun tetap terikat pada batasan-batasan kerahasiaan medis.

Baca Juga

Kubu Febrie Adriansyah Siapkan Dua Gugatan Praperadilan Terpisah

Di sisi lain, publik juga perlu menyadari adanya fenomena akun anonim atau akun palsu di media sosial yang mengaku-ngaku sebagai tenaga medis. Akun-akun palsu ini sengaja dibuat demi menarik perhatian publik secara negatif (rage baiting) atau bahkan dengan sengaja bertujuan untuk merusak reputasi profesi kesehatan secara keseluruhan. Jika akun yang bersangkutan terbukti bukan milik tenaga kesehatan asli melainkan akun buatan yang memalsukan identitas, maka masalah ini akan bergeser dari ranah pelanggaran etik profesi menjadi ranah hukum pidana, yaitu penipuan publik dan tindak pidana ITE terkait impersonation. Dalam situasi tersebut, organisasi profesi berkewajiban untuk memberikan klarifikasi secara publik serta mengambil langkah hukum yang tegas.

Meskipun penindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran tetap sangat diperlukan, proses tersebut harus selalu diawali dengan langkah verifikasi dan klarifikasi (tabayyun) yang objektif. Majelis etik seperti MKEK wajib memastikan terlebih dahulu apakah pelaku yang dilaporkan benar-benar merupakan anggota profesi yang terdaftar secara resmi. Jika pelaku terbukti benar merupakan seorang tenaga kesehatan, maka penindakan yang dilakukan akan ditujukan untuk membina atau bersifat rehabilitatif, sekaligus untuk mencegah terjadinya pembiaran atau normalisasi penyimpangan (normalization of deviance) dalam praktik profesi kesehatan.

Baca Juga

Kemenkes Sayangkan Komentar Nirempati Tenaga Kesehatan terhadap Pasien BPJS Yurizal

Pada akhirnya, profesionalisme digital yang ideal bagi seorang tenaga kesehatan adalah dengan menerapkan digital professionalism yang sesungguhnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menjadikan media sosial sebagai sarana edukasi yang berbasis bukti (evidence-based), alat untuk membangun literasi kesehatan masyarakat, serta ruang untuk menyebarkan empati. Aturan dasar yang paling krusial dalam etika digital ini adalah menghindari pemanfaatan kondisi pasien, keluhan medis pasien, maupun identitas pribadi pasien untuk dijadikan sebagai bahan konten ataupun bahan lelucon di media sosial.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap