Hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kini memasuki babak baru yang penuh tantangan. Mulai hari Jumat (24/7/2026), pemerintah Amerika Serikat resmi memberlakukan tarif impor baru sebesar 10 persen bagi sejumlah negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Langkah proteksionisme yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump ini menyasar 60 negara yang dinilai kurang tegas dalam mengawasi produk hasil kerja paksa dalam rantai pasok global mereka. Kebijakan ini sekaligus menandai berakhirnya masa berlaku tarif global sementara sebelumnya.
Di tengah tekanan tarif baru tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar yang cukup baik di mata Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR). Otoritas perdagangan AS tersebut mengakui komitmen kuat serta kerangka regulasi yang dimiliki Indonesia dalam memberantas praktik kerja paksa. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Juru Bicara Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pemerintah secara konsisten berpartisipasi aktif dalam proses investigasi Section 301, baik melalui penyampaian dokumen tertulis, kehadiran dalam dengar pendapat publik, hingga diplomasi langsung antarpemerintah.
Fokus utama diplomasi ekonomi Indonesia saat ini adalah memperjuangkan daftar pengecualian tarif untuk produk-produk unggulan dalam negeri. Pemerintah tengah menanti rilis resmi hasil investigasi terkait isu kapasitas manufaktur berlebih yang diperkirakan terbit dalam waktu dekat. Harapan besar digantungkan agar tarif yang dijatuhkan nantinya tetap kompetitif, serta kesepakatan pengecualian tarif yang sebelumnya telah ditandatangani dalam perjanjian perdagangan terdahulu dapat tetap diakomodasi oleh pihak Amerika Serikat.
Pemerintah Tetapkan Tarif Baru Layanan Hukum demi Lindungi UMKM dan Musisi
Menghadapi situasi geopolitik ekonomi yang dinamis ini, Indonesia tidak tinggal diam dan langsung menyiapkan strategi ganda. Dari sisi internal, pemerintah bergerak cepat merapikan regulasi domestik dengan memangkas birokrasi impor bahan baku. Langkah taktis ini diambil guna menekan biaya produksi di tingkat hulu, sehingga produk-produk manufaktur asal Indonesia tetap memiliki daya saing harga yang kuat di pasar internasional meskipun harus dibayangi oleh kebijakan tarif baru dari Washington.
Selain pembenahan di dalam negeri, pemerintah juga memperluas jangkauan pasar ekspor ke wilayah-wilayah nontradisional sebagai langkah antisipasi. Kemitraan dagang yang sudah berjalan seperti IA-CEPA dengan Australia, IK-CEPA dengan Korea Selatan, serta kemitraan regional RCEP dioptimalkan secara maksimal. Pada saat yang sama, penjajakan perjanjian baru seperti I-EAEU FTA, IEU-CEPA, hingga ICA-CEPA dengan Kanada terus dikebut demi mengurangi ketergantungan ekspor pada pasar Amerika Serikat.
Ketegangan Jalur Pelayaran Global Menjaga Harga Minyak di Dekat Level Seratus Dolar
Kebijakan tarif ketat ini tidak hanya berdampak bagi Indonesia. Sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, serta mitra dagang besar seperti India, Meksiko, Kanada, dan Inggris juga dikenakan tarif serupa sebesar 10 persen. Sementara itu, wilayah Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Swiss menghadapi penyesuaian tarif kumulatif hingga 12,5 persen. Langkah agresif Gedung Putih ini menjadi sinyal kuat kembalinya proteksionisme perdagangan global yang menuntut kesiapan adaptasi cepat dari negara-negara berkembang seperti Indonesia.
