Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) resmi meluncurkan instrumen baru berupa Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE). Inisiatif ini dikembangkan lewat kerja sama dengan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengantisipasi guncangan anggaran pemerintah daerah akibat bencana alam.
Sistem tersebut dirancang sebagai sistem pendukung keputusan (decision-support system) yang mengintegrasikan pemodelan risiko bencana dengan estimasi dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kas daerah. Melalui pemodelan komprehensif, platform ini memetakan ancaman bahaya (hazard), tingkat keterpaparan (exposure), kerentanan wilayah (vulnerability), hingga kalkulasi potensi kerugian ekonomi riil.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menjelaskan bahwa kejadian bencana selalu memicu tekanan ganda pada anggaran daerah. Di satu sisi, penerimaan asli daerah terkikis akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi, sementara di sisi lain, kebutuhan belanja darurat melonjak drastis.
PMI Manufaktur Melambat, Kemenperin Buka Suara
"Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks," ujar Nufransa dalam keterangan tertulis pada Selasa (1/9/2026).
Bagi Pemerintah Pusat, data kalkulasi dari ARISE disiapkan sebagai basis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) guna menyempurnakan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan penguatan tata kelola keuangan daerah.
Mentan Sebut Kesejahteraan Petani Tembus Level Tertinggi Sepanjang Sejarah
Sebagai langkah awal, implementasi percontohan sistem ARISE telah dilakukan di Provinsi Bali. Pemerintah bersama UNDRR dan ITB selanjutnya berkomitmen memperluas penerapan sistem ini ke empat wilayah lainnya, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah, sebelum nantinya ditargetkan mencakup seluruh provinsi di Indonesia.
Peluncuran sistem mitigasi fiskal ini turut dihadiri oleh jajaran perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kalangan akademisi, serta mitra pembangunan internasional seperti DFAT Australia, Bank Dunia, dan Kantor Koordinator Residen PBB.
