Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mendesak pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara besar-besaran di berbagai daerah. Langkah strategis ini diinstruksikan langsung kepada Perum Bulog serta jajaran pemerintah daerah guna menekan laju inflasi pangan yang mulai membebani masyarakat. Upaya stabilisasi harga, khususnya untuk komoditas beras dan minyak goreng, dinilai sangat krusial mengingat Indonesia akan segera menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Intervensi pasar yang masif diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum perayaan bersejarah tersebut.
Urgensi dari pelaksanaan program stabilisasi harga pangan ini didorong oleh temuan data inflasi terbaru pada pekan keempat bulan Juli 2026. Berdasarkan catatan kementerian, tekanan inflasi yang signifikan pada komoditas beras telah terdeteksi meluas di 152 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pada periode waktu yang sama, lonjakan harga komoditas minyak goreng juga terpantau memberikan tekanan ekonomi di 109 daerah tingkat kabupaten maupun kota. Kondisi pergerakan harga kedua bahan pokok tersebut menuntut perhatian serius serta tindakan intervensi yang cepat dari para pemangku kepentingan agar beban pengeluaran rumah tangga tidak semakin membengkak.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengingatkan bahwa pendekatan melalui operasi pasar pernah mencatatkan rekam jejak yang sangat positif di masa lalu. Ia menilai pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dengan skala yang luas terbukti efektif dalam menjinakkan gejolak harga di pasaran. Pada implementasi sebelumnya, program tersebut berhasil menekan jumlah daerah yang terdampak kenaikan harga bahan pokok hingga tersisa hanya sekitar 50 daerah saja. Oleh karena itu, Tomsi secara langsung mempertanyakan kesiapan instansi terkait untuk mengulangi keberhasilan serupa. "Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi," tegas Tomsi dalam arahannya.
Sempat Batal, Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai Ditargetkan September 2026
Selain menyoroti permasalahan harga beras dan minyak goreng, Tomsi turut memberikan penekanan khusus pada tata niaga komoditas bawang putih. Ia mengungkapkan adanya disparitas harga yang terlampau tinggi dari tingkat distributor hingga sampai ke tangan pengecer di pasar. Situasi ketimpangan harga ini mengindikasikan perlunya pengawasan rantai distribusi yang jauh lebih ketat guna memastikan margin harga tetap berada pada batas yang wajar dan tidak merugikan konsumen akhir. "Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut," ujar Tomsi seraya mengajak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi pengawasan.
Merespons arahan strategis dari Kementerian Dalam Negeri, Perum Bulog menyatakan kesiapan penuh untuk segera mengeksekusi operasi pasar di lapangan. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa pihaknya telah merancang jadwal pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang akan mulai digulirkan pada awal bulan Agustus mendatang. Ia memaparkan bahwa langkah intervensi pasar ini tidak akan dilakukan secara parsial, melainkan bakal berlangsung secara serentak di seluruh penjuru Tanah Air. Dalam pelaksanaannya nanti, operasi pasar berskala nasional ini akan memfokuskan sumber daya pada penyediaan dan pendistribusian komoditas beras.
Polisi Ungkap Identitas 2 Pelaku Penembakan Tiga ASN Asal NTT di Papua
Instruksi dan rencana aksi tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara hibrida dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada hari Senin, 27 Juli 2026. Pertemuan ini tidak hanya berfokus pada harga pangan, tetapi juga dirangkaikan dengan Pembahasan Kelancaran Distribusi Bahan Bakar Minyak serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Rapat koordinasi lintas sektoral ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari perwakilan Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, jajaran Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia turut hadir untuk merapatkan barisan menjelang hari raya kemerdekaan.
