Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program deradikalisasi di tanah air. Langkah ini diwujudkan dengan memperkuat kerja sama lintas lembaga yang berfokus pada layanan rehabilitasi sosial, pendampingan berkesinambungan, serta reintegrasi sosial bagi para penerima manfaat. Upaya bersama ini dirancang agar individu yang terpapar paham radikal dapat kembali diterima dan berfungsi secara normal di tengah kehidupan bermasyarakat.
Penguatan sinergi tersebut menjadi agenda dan fokus utama dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Eddy Hartono. Pertemuan strategis kedua pimpinan lembaga negara ini diselenggarakan di Sentra Handayani, Jakarta Timur, pada hari Senin, 27 Juli 2026. Agenda penting ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono beserta jajaran pejabat tinggi dari masing-masing instansi.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa hubungan kerja antara kementeriannya dan lembaga penanggulangan terorisme tersebut sebenarnya telah terjalin sejak lama dengan pembagian tugas yang terstruktur. Dalam skema pelaksanaan program deradikalisasi ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengambil peran utama sebagai koordinator. Di sisi lain, Kementerian Sosial bertugas memberikan dukungan penuh agar seluruh program berjalan dengan baik melalui penyediaan layanan di berbagai sentra rehabilitasi yang mereka miliki.
Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan bahwa para peserta deradikalisasi yang direkomendasikan oleh lembaga terkait akan menjalani masa pembinaan secara intensif di sentra milik kementerian. Selama berada di fasilitas tersebut, para penerima manfaat mendapatkan berbagai layanan yang komprehensif. Layanan yang diberikan mencakup pendampingan psikososial, rehabilitasi medis, hingga berbagai program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Tanggap Darurat Gempa Sikka Selesai, 3.370 Warga Masih Mengungsi
Tujuan akhir dari seluruh rangkaian pembinaan di sentra tersebut adalah tercapainya reintegrasi sosial. Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait terus mendampingi penerima manfaat dari berbagai latar belakang agar mereka siap kembali ke lingkungan keluarga masing-masing. Gus Ipul menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pendamping dan berharap proses rehabilitasi serta pemberdayaan ini memampukan peserta untuk hidup secara mandiri dan bergaul kembali bersama masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Eddy Hartono menegaskan bahwa kolaborasi bersama Kementerian Sosial memiliki landasan yang sangat kuat dalam perencanaan strategis negara. Kerja sama lintas kementerian ini merupakan bentuk implementasi langsung dari amanat Asta Cita Presiden yang telah dituangkan secara resmi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029. Salah satu perwujudannya adalah melalui sinergi instrumen pertahanan dan keamanan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif.
Menurut Eddy, peran Kementerian Sosial dalam mendukung keberhasilan program deradikalisasi tergolong sangat strategis. Pembinaan yang dilakukan secara bersama-sama ini melibatkan berbagai tahapan penting yang berkesinambungan, mulai dari proses identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, hingga mencapai tahap akhir berupa rehabilitasi sosial. Seluruh tahapan ini dinilai krusial untuk memastikan penerima manfaat benar-benar siap kembali ke masyarakat luas.
Tantangan deradikalisasi saat ini juga dinilai semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Eddy menyoroti bahwa pola penyebaran paham radikal kini telah bergeser dan semakin banyak memanfaatkan ruang-ruang digital. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah terus memperkuat pencegahan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Sebagai pedoman, telah dikeluarkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sejalan dengan arahan Presiden untuk terus bersinergi dalam pelaksanaan deradikalisasi.
Gempa M5,9 Guncang Kepulauan Seribu, Operasional KRL Sempat Dihentikan
Sebagai penutup rangkaian agenda pertemuan tersebut, Gus Ipul dan Eddy Hartono bersama seluruh jajaran pejabat yang hadir melakukan peninjauan langsung. Mereka melihat dari dekat fasilitas dan layanan rehabilitasi sosial yang beroperasi di Sentra Handayani, sebagai wujud nyata penguatan kerja sama kedua belah pihak di lapangan.
Kunjungan dan pertemuan ini dihadiri oleh jajaran lengkap dari kedua lembaga. Dari pihak Kementerian Sosial, turut hadir mendampingi Menteri Sosial yakni Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Hasim, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kahono Agung Suhartoyo, Direktur TSKPO Rachmat Koesnadi, serta Kepala Sentra Handayani Hasyim Cholil.
Sementara itu, delegasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang turut hadir mencakup Deputi Bidang Deradikalisasi Inspektur Jenderal Polisi Arif Makhfudiharto. Hadir pula Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi Mayor Jenderal TNI Sudaryanto, serta Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar Brigadir Jenderal Polisi Iwan Ristiyanto.
