Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp 44 miliar guna mendukung penuh proses pemulihan pascabencana di kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Alokasi dana pemulihan ini disalurkan dengan harapan dapat meringankan beban pemerintah daerah serta masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana alam di wilayah tersebut. Melalui kucuran dana ini, pemerintah menargetkan agar infrastruktur vital dan berbagai fasilitas publik yang rusak di Flores bisa secepatnya diperbaiki dan difungsikan kembali.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa komitmen kementeriannya tidak hanya terbatas pada penyaluran dana awal ini saja. Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), secara aktif memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak bencana. Pemantauan ini sangat penting dilakukan guna mengukur kapasitas fiskal serta kemampuan anggaran belanja daerah dalam menghadapi situasi darurat sebelum bantuan lanjutan dikucurkan.
Polri dan FBI Bongkar Sindikat Penipuan Email Bisnis dengan Kerugian Rp6,3 Miliar
Terkait pemanfaatan anggaran di tingkat lokal, Purbaya memberikan instruksi langsung kepada Bupati di wilayah terdampak untuk memprioritaskan penggunaan anggaran daerah yang sudah ada terlebih dahulu. Jika dalam perkembangannya anggaran belanja daerah tersebut terbukti tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan pemulihan, pemerintah daerah diminta untuk segera melaporkannya ke pusat. Purbaya menyampaikan bahwa setelah menerima laporan tersebut, pihaknya akan meneruskannya kepada Presiden agar pemerintah pusat bisa menyiapkan anggaran tambahan yang dibutuhkan oleh daerah bencana.
Saat ini, fokus utama pemerintah di lapangan masih tertuju pada fase penanganan tanggap darurat demi keselamatan warga. Bersamaan dengan prioritas tersebut, pemerintah pusat juga sudah mulai melakukan kalkulasi secara rinci mengenai kebutuhan anggaran untuk tahap perbaikan dan pemulihan daerah terdampak. Pemerintah pusat tengah menyiapkan alokasi anggaran yang diperlukan dan saat ini sedang menunggu persetujuan resmi dari Presiden sebelum dana tambahan tersebut dapat dicairkan.
Gugatan Praperadilan Febrie Adriansyah Terhadap Kejaksaan Agung Terkait Kasus Pencucian Uang
Di sisi lain, kelancaran operasional lembaga teknis di lapangan juga dijamin oleh pemerintah. Purbaya memastikan bahwa seluruh kebutuhan anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah tersedia dengan baik sesuai dengan mekanisme serta aturan yang berlaku. Melalui koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan BNPB, seluruh rangkaian pemulihan bencana di Flores diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.
