Sikap tegas ditunjukkan oleh Korea Utara dalam merespons desakan internasional terkait perlucutan senjata nuklir. Melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Senin (27/7), Pyongyang menolak keras dorongan denuklirisasi Semenanjung Korea yang disuarakan dalam Forum Regional ASEAN ke-33. Pejabat Partai Buruh Korea Utara, Kim Yo-jong, yang juga merupakan saudara perempuan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, secara langsung menyebut hasil pertemuan di Manila, Filipina tersebut sebagai sebuah manifestasi dari pemikiran yang bodoh dan delusional.
Reaksi keras dari Korea Utara ini merupakan jawaban atas agenda pertemuan Forum Regional ASEAN yang diselenggarakan pada Sabtu (25/7). Dalam salah satu panel rapat tersebut, sebagian besar negara anggota merilis pernyataan bersama yang menyoroti program militer Pyongyang. Mengutip laman resmi ASEAN, forum tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas pengembangan senjata nuklir dan program rudal balistik yang terus berlangsung oleh Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).
Lebih lanjut, pernyataan bersama dari forum multilateral itu menilai bahwa langkah Korea Utara telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Aktivitas pengembangan senjata tersebut dipandang sebagai sebuah perkembangan mengkhawatirkan yang secara langsung mengancam perdamaian serta stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, forum tersebut mendesak implementasi penuh atas upaya-upaya denuklirisasi total di Semenanjung Korea yang harus dicapai melalui cara-cara damai.
Milisi Houthi Kuasai Kota Pelabuhan Mokha, Kekhawatiran Perang Saudara di Yaman Kembali Mencuat
Desakan untuk menerapkan denuklirisasi total itulah yang kemudian menjadi pangkal dari pernyataan keras Kim Yo-jong. Menurut sosok yang menjabat sebagai Direktur Markas Besar Partai Buruh Korea Utara tersebut, gagasan mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea merupakan sebuah ide yang sudah sepenuhnya kehilangan makna, baik secara konseptual maupun dalam tataran praktis. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang masih berpegang teguh pada tuntutan denuklirisasi tersebut sedang menunjukkan kegagalan pemikiran dan logika strategis.
Bagi Korea Utara, kepemilikan senjata nuklir bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan. Kim Yo-jong menjelaskan bahwa senjata nuklir merupakan alat pertahanan negara yang sifatnya permanen dan telah termaktub secara resmi di dalam konstitusi Korea Utara. Hal ini menjadikan setiap pembicaraan mengenai pelucutan senjata nuklir sama halnya dengan menyinggung soal kedaulatan negara tersebut. Ia menegaskan bahwa posisi pencegahan nuklir atau deterrence nuklir adalah perisai utama kedaulatan nasional yang tegas dan jelas.
Gus Yaqut Sesalkan Eks Pejabat Kemenag Berasumsi saat Isi BAP
Strategi pencegahan nuklir yang disinggung oleh Kim Yo-jong merujuk pada taktik militer yang populer pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana kepemilikan senjata nuklir digunakan semata-mata untuk mencegah musuh melakukan serangan. Dalam pandangan Pyongyang, keberadaan Republik Demokratik Rakyat Korea sebagai negara bersenjata nuklir yang bertanggung jawab adalah sesuatu yang final dan tidak dapat diubah. Status tersebut diyakini mampu memastikan keseimbangan kekuatan sekaligus menjamin stabilitas geopolitik di Semenanjung Korea dan sekitarnya.
Menutup pernyataannya, Kim Yo-jong memastikan bahwa Korea Utara tidak akan pernah terpengaruh oleh retorika atau keinginan dari kekuatan eksternal mana pun. Negaranya berjanji akan terus mengembangkan kemampuan nuklir tanpa henti. Sikap keras ini disuarakan di tengah dinamika Forum Regional ASEAN, sebuah forum multilateral yang diikuti oleh 28 negara anggota. Peserta forum ini terdiri dari 11 negara ASEAN dan mitra globalnya yang mencakup Cina, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Jepang, Australia, Kanada, serta Uni Eropa. Berdasarkan catatan Qatar News Agency, forum ini merupakan satu-satunya wadah keamanan antarnegara yang diikuti oleh Korea Utara dan Korea Selatan secara bersamaan, meski Pyongyang tercatat absen dari dua edisi terakhir pertemuan tersebut.
