Mengapa operasi tangkap tangan terhadap pimpinan perguruan tinggi negeri dinilai berdampak jauh melampaui nilai uang yang disita? Pertanyaan ini mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa kasus ini menyentuh fondasi integritas dunia pendidikan tinggi. Menurut keterangan KPK pada Minggu (23/8/2026), peristiwa tangkap tangan tersebut bukan tindak pidana biasa, melainkan ancaman serius terhadap tradisi akademik dan masa depan Indonesia.
Mengapa Kasus Ini Dinilai Mengancam Tradisi Akademik?
KPK menyoroti bahwa manipulasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi di perguruan tinggi negeri (PTN). Ketika kursi perguruan tinggi diperjualbelikan melalui jalur belakang, standar akademik dikorbankan demi keuntungan finansial pihak tertentu.
Dalam perkara di Unsoed, praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi ini menyasar proses seleksi mahasiswa baru, salah satunya terjadi di Fakultas Kedokteran. Intervensi ilegal pada jurusan strategis dinilai membawa dampak panjang bagi kredibilitas lulusan dan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.
Kasus Rektor Unsoed, Mendikti Minta Layanan Akademik Jangan Sampai Terganggu
Siapa Saja Pihak yang Ditetapkan sebagai Tersangka?
Menindaklanjuti OTT tersebut, KPK menetapkan total enam orang tersangka yang terdiri dari tiga pejabat internal Unsoed dan tiga pihak swasta. Mereka adalah:
- Akhmad Sodiq, Rektor Universitas Jenderal Soedirman
- Norman Arie Prayoga, Wakil Rektor III Unsoed
- Eko Sumanto, Kepala Bagian Akademik Unsoed
- Dian Mulia Wardhana, pihak swasta
- Adhi Wiharto, pihak swasta
- Mulyono, pihak swasta
Penetapan tersangka terhadap jajaran pimpinan rektorat ini menunjukkan adanya keterlibatan struktural dalam pengelolaan seleksi mandiri yang seharusnya berjalan transparan dan akuntabel.
Bagaimana Modus Dugaan Pemerasan dan Penerimaan Uang?
Berdasarkan temuan penyidik KPK, dugaan tindak pidana korupsi ini berpusat pada penerimaan uang dari pihak perantara atau pengepul calon mahasiswa baru. Modus pemerasan dan gratifikasi tersebut berlangsung dalam rentang seleksi periode 2025–2026.
Modus Tersangka Karhutla, Lahan Sengaja Dibakar dan Disiapkan Jadi Kebun Sawit
Dari skema tersebut, Rektor Unsoed bersama para tersangka lainnya diduga menerima aliran dana dengan nilai total mencapai Rp1,12 miliar. Dana haram tersebut dikumpulkan sebagai imbalan atau syarat untuk meloloskan calon peserta seleksi jalur mandiri di kampus negeri yang berlokasi di Purwokerto tersebut.
Pasal Apa yang Disangkakan dan Bagaimana Status Penahanannya?
Atas perbuatannya, keenam tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan gratifikasi. Pasal yang disangkakan adalah:
- Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, KPK langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026. Seluruh tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
