Ketegangan yang mematikan kembali melanda wilayah Kashmir yang berada di bawah administrasi Pakistan. Aparat keamanan di wilayah tersebut saat ini menghadapi tuduhan serius setelah diduga menembak mati sedikitnya 30 orang demonstran yang tidak bersenjata. Peristiwa berdarah ini terjadi hanya dalam kurun waktu dua hari terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun oleh kelompok masyarakat sipil Joint Awami Action Committee (JAAC), tindakan represif dari pasukan keamanan tersebut mengakibatkan 25 orang tewas pada hari Senin, yang kemudian disusul dengan lima korban jiwa tambahan pada hari Selasa. Laporan mengenai insiden mematikan ini turut dipublikasikan oleh media internasional The Guardian pada hari Selasa, 28 Juli 2026, yang menyoroti betapa cepatnya eskalasi konflik berdarah ini terjadi di wilayah tersebut.
Gelombang protes massal yang saat ini mengguncang Kashmir bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Rangkaian unjuk rasa ini sejatinya telah berlangsung secara terus-menerus sejak bulan Juni lalu. Gerakan masyarakat ini dipicu oleh adanya tuntutan yang kuat terkait reformasi sistem pemilihan umum di wilayah tersebut. Selain itu, massa juga menuntut penghapusan 12 kursi khusus yang diperuntukkan bagi pengungsi. Sebagai respons untuk meredam gejolak yang semakin membesar, pemerintah setempat mengambil langkah drastis. Mereka menerapkan kebijakan pemadaman total terhadap seluruh jaringan komunikasi dan akses internet. Tidak hanya itu, otoritas keamanan juga melakukan penangkapan massal terhadap para aktivis yang terlibat dalam aksi protes tersebut.
Di tengah kekacauan yang terjadi, Juru Bicara JAAC, SA Khan, melontarkan tuduhan yang sangat tajam terhadap aparat keamanan Pakistan. Khan menyatakan bahwa pasukan keamanan tidak sekadar melepaskan tembakan ke arah kerumunan massa di kota Mirpur. Lebih jauh lagi, ia menuduh aparat telah dengan sengaja memindahkan dan menghilangkan jenazah para korban untuk menghapus jejak serta bukti-bukti penembakan di lapangan. Menurut laporan yang disampaikan, pasukan keamanan juga telah mengunci rapat sebuah rumah sakit setempat yang berada di Mirpur, sekaligus membawa pergi jenazah para korban yang sebelumnya tergeletak di jalanan agar tidak dapat ditemukan oleh pihak keluarga maupun masyarakat.
Serial Widow's Bay Mendominasi Emmy Awards 2026
Kondisi di lapangan yang serba tertutup membuat upaya untuk memastikan kebenaran jumlah korban jiwa menjadi sangat menantang. Verifikasi secara independen terkait total korban tewas dalam insiden ini sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan ketat bagi awak media untuk memasuki area konflik. Selain itu, pemblokiran jaringan internet yang diberlakukan oleh pemerintah juga masih terus berlangsung secara aktif. Ketiadaan akses informasi ini membuat publik kesulitan mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif mengenai situasi sebenarnya yang sedang terjadi di wilayah konflik tersebut.
Konflik ini juga diwarnai oleh saling tuding yang melibatkan sentimen negara tetangga. Menteri Informasi Pakistan, Atta Tarar, dalam sebuah konferensi pers secara terbuka menuduh bahwa gelombang demonstrasi yang terjadi di Kashmir tidak murni gerakan rakyat. Ia mengeklaim bahwa aksi tersebut mendapat sokongan berupa dana dan instruksi yang datang langsung dari pihak India. Namun, tuduhan ini dengan cepat dibantah oleh pihak JAAC. Mereka menegaskan bahwa narasi mengenai campur tangan India merupakan alasan klasik yang selalu digunakan oleh pemerintah untuk membungkam tuntutan sah rakyat terkait hak-hak politik mereka.
Arab Saudi Pusing Tujuh Keliling Hadapi Houthi, Maju Kena-Mundur Kena
Rentetan kekerasan ini menambah daftar panjang korban jiwa di Kashmir. Sebelumnya, pada bulan Juni saat kekerasan pertama kali meletus, sekitar 40 orang juga dilaporkan tewas. Merespons insiden tersebut, pemerintah Pakistan kemudian melabeli JAAC sebagai sebuah organisasi teroris. Eskalasi konflik yang terus memburuk ini akhirnya memancing reaksi dari dunia internasional. Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker T眉rk, secara tegas mendesak dilakukannya penyelidikan independen untuk mengusut tuntas insiden ini. Sejalan dengan hal tersebut, organisasi Amnesty International juga mendesak pemerintah di Islamabad agar segera membuka kembali akses komunikasi publik dan menghentikan segala bentuk kekerasan ilegal terhadap warga sipil.
