JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatatkan pencapaian positif dalam hal kualitas pelayanan publik pada tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kepuasan masyarakat terbaru, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap berbagai layanan di lingkungan kementerian tersebut berhasil menembus angka 89,76. Capaian indeks ini menjadi indikator penting bagi instansi dalam mengukur efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas. Kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum ini juga dinilai memiliki kaitan yang erat dengan upaya menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
Pencapaian angka 89,76 pada tahun 2025 ini sekaligus mengonfirmasi adanya tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun berturut-turut. Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, menyampaikan bahwa grafik kepuasan masyarakat terus bergerak ke arah yang lebih baik sejak tahun 2021. Berdasarkan data historis yang dicatatkan oleh kementerian, nilai IKM pada tahun 2021 awalnya berada pada posisi 78,25. Angka tersebut kemudian berhasil dikerek naik menjadi 83,59 pada periode pengukuran tahun 2022.
Tren pergerakan positif tersebut tidak berhenti pada tahun 2022 saja. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kementerian PU kembali mengalami peningkatan dengan mencatatkan skor sebesar 86,18. Peningkatan berlanjut pada tahun 2024 ketika indeks kepuasan masyarakat berhasil menyentuh angka 88,22, sebelum akhirnya memuncak pada angka 89,76 pada tahun 2025. Rentetan kenaikan indeks selama setengah dekade ini memperlihatkan upaya instansi dalam membenahi standar pelayanan secara bertahap.
Ribuan Pegawai Kementerian PU Main Judol, Transaksi Tembus Rp 12 M
Dalam pelaksanaan pengukurannya, survei kepuasan masyarakat ini diselenggarakan dalam rentang waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 15 September hingga 5 Oktober 2025. Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data, penyelenggara survei menerapkan formula Krejcie dan Morgan dalam tahapan penentuan jumlah sampel. Penggunaan metode perhitungan ilmiah ini bertujuan agar hasil pengukuran dapat merepresentasikan kondisi riil pelayanan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
Survei tersebut berhasil menjaring partisipasi dari 635 responden. Ratusan responden yang dilibatkan ini merepresentasikan 50 unit pelaksana teknis (UPT) atau balai yang tersebar di berbagai wilayah penugasan. Selain itu, para responden juga mewakili lima unit organisasi utama yang beroperasi di bawah naungan Kementerian PU. Kelima unit organisasi tersebut meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Bakom Ungkap Kelebihan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan
Dari hasil pengolahan data survei yang melibatkan kelima unit organisasi tersebut, tergambar sejumlah kekuatan utama dalam sistem pelayanan kementerian. Terdapat tiga aspek pelayanan yang berhasil mendulang penilaian tertinggi dari para responden. Ketiga aspek yang mendapatkan apresiasi paling besar tersebut meliputi prosedur pelayanan, kompetensi petugas yang memberikan layanan, serta persyaratan pelayanan. Tingginya nilai pada ketiga aspek ini menjadi modal penting bagi kementerian dalam mempertahankan standar kualitas layanan.
Meski mencatatkan tren kenaikan secara umum, survei ini juga mengidentifikasi sejumlah area yang masih memerlukan pembenahan. Tiga aspek yang dinilai masih perlu ditingkatkan kualitasnya mencakup kualitas produk layanan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta sistem penanganan pengaduan masyarakat. Menurut Triono, hasil penilaian ini akan difungsikan sebagai bahan evaluasi menyeluruh bagi Kementerian PU guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masa mendatang. Sebagai langkah pelengkap evaluasi, kementerian juga terus mengoptimalkan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah dialog interaktif. Melalui forum tersebut, instansi dapat menjaring masukan secara langsung dari berbagai pemangku kepentingan terkait layanan yang telah diberikan.
