Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis bensin, kini tengah diupayakan untuk dikikis secara perlahan. Langkah strategis ini diambil oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan mengoptimalkan potensi kilang dalam negeri melalui pengembangan biogasoline. Melalui pemanfaatan teknologi mutakhir, BUMN energi ini berusaha memperkuat fondasi kedaulatan energi nasional agar tidak terus-menerus mendiktekan kebutuhan energinya pada pasar luar negeri.
Untuk mengatasi kesenjangan pasokan bensin yang selama ini didominasi oleh produk impor, Pertamina Patra Niaga menerapkan metode co-processing untuk memproduksi biogasoline. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, mengungkapkan bahwa langkah eksplorasi teknologi ini sedang difokuskan pada dua kilang eksisting mereka, yaitu Kilang Cilacap dan Kilang Balongan. Strategi ini diharapkan mampu memangkas ketergantungan pada bahan baku impor secara bertahap, sekaligus memaksimalkan kapasitas total kilang domestik yang saat ini telah mencapai 1,2 juta barel per hari.
Upaya mewujudkan kemandirian energi ini tidak berhenti pada produksi biogasoline saja. Pertamina juga memperluas portofolio investasinya ke sektor green refinery untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Di Kilang Cilacap, investasi diarahkan pada produksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) serta bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF). Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan yang tidak hanya berfokus pada kuantitas produksi, tetapi juga pada transisi energi bersih yang berkelanjutan.
Mendag Wanti-Wanti UMKM Lokal, RI Diserbu Produk Asing Bermodal Besar
Di sisi lain, memperkuat kapasitas produksi di hulu harus diimbangi dengan keandalan distribusi di hilir. Pertamina Patra Niaga tetap berkomitmen menjaga pasokan energi hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, seperti kawasan pegunungan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan infrastruktur distribusi yang tangguh, hasil olahan kilang dalam negeri ini diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Sejalan dengan inisiatif Pertamina, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tengah menyiapkan regulasi pendukung berupa kewajiban pencampuran etanol sebesar 10 persen (E10) pada bensin. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kajian untuk program bioetanol ini sudah berjalan sejak tahun 2025. Pemerintah menargetkan implementasi bertahap dari E10 sebelum nantinya ditingkatkan menjadi E20 secara penuh demi menghemat devisa negara dari impor bensin.
Api Kebakaran Lahan Menjalar ke TPA Galuga, Lebih 42 Ha Terbakar
Guna menghindari jebakan impor baru berupa bahan baku etanol, pemerintah bertekad membangun industri bioetanol mandiri di dalam negeri dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan. Bahan baku seperti singkong, tebu, dan jagung akan dioptimalkan dari hasil tani lokal. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian sektor pertanian domestik secara signifikan.
