Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadwalkan penyerahan sebuah laporan mendalam kepada Dewan Keamanan PBB pada akhir bulan ini. Dokumen tersebut secara khusus menyoroti berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Israel di wilayah kedaulatan Suriah. Rencana penyampaian laporan ini dikonfirmasi secara langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Berdasarkan publikasi yang mengutip Middle East Monitor pada Senin, 27 Juli 2026, langkah ini merupakan bagian dari upaya organisasi internasional tersebut dalam merespons situasi keamanan yang terjadi di wilayah Suriah.
Dalam kunjungannya ke kawasan tersebut, Antonio Guterres memberikan penekanan yang sangat tegas mengenai pentingnya menghormati batas-batas teritorial. Ia menyatakan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan serta integritas wilayah Suriah merupakan sebuah tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima. Terkait dengan tindakan Israel, Sekretaris Jenderal PBB tersebut mendesak dengan keras agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, khususnya Perjanjian Pemisahan Pasukan yang ditandatangani pada tahun 1974. Guterres juga menyampaikan pandangannya mengenai keteguhan warga setempat saat menggelar konferensi pers di ibu kota Suriah, Damaskus. Ia menegaskan, "Berbagai kekejaman yang telah disaksikan di Suriah tidak mematahkan tekad rakyat Suriah untuk mengejar aspirasi sah mereka. Pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah adalah hal yang tidak dapat diterima."
Klub Jalur Sutra" Dibentuk di RI, China Siap Gandeng Indonesia
Selama menjalani agenda kunjungan resminya di Suriah, Guterres tidak hanya melakukan pertemuan diplomatik, tetapi juga menyempatkan diri untuk meninjau lokasi yang menjadi saksi kejahatan kemanusiaan. Salah satu lokasi yang didatanginya secara langsung adalah Penjara Sednaya. Kunjungan ke fasilitas penahanan ini bertujuan untuk melihat dan mengumpulkan fakta mengenai jejak-jejak kekejaman yang pernah terjadi di tempat tersebut. Guterres mengungkapkan bahwa peninjauan ke Penjara Sednaya telah membongkar sebuah skala penderitaan yang sangat mengerikan yang harus ditanggung oleh para tahanan. Di lokasi itu, tercatat puluhan ribu orang telah tewas dan mengalami berbagai bentuk penyiksaan secara brutal. Mengomentari temuan kelam di fasilitas tersebut, ia menyatakan, "Kunjungan ke Penjara Sednaya mengungkapkan skala mengerikan dari penderitaan yang dialami di sana, di mana puluhan ribu orang tewas dan disiksa secara brutal. PBB bertekad melakukan segala hal untuk mendukung transisi Suriah yang bergerak ke arah yang benar."
Merespons berbagai temuan dan situasi yang ada, Sekretaris Jenderal PBB menyuarakan komitmen penuh dari organisasinya untuk melakukan segala upaya yang diperlukan demi mendukung proses transisi politik di Suriah. Proses transisi ini merupakan langkah yang telah mendapatkan dukungan secara internasional. Menurut penilaian Guterres, arah transisi pemerintahan di negara tersebut pada saat ini sudah menunjukkan perkembangan dan bergerak ke jalur yang benar. Lebih lanjut, ia mengonfirmasi bahwa tahapan keadilan transisional di Suriah juga tengah berjalan. Guterres sangat menekankan pentingnya memberikan jaminan atas akuntabilitas serta memastikan penegakan hukum berjalan dengan semestinya bagi seluruh kejahatan yang telah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Presiden Ini Izinkan Polisi Masuk Kampus jika Terjadi Demo Rusuh
Di luar isu politik dan penegakan hukum, krisis kemanusiaan yang melanda masyarakat Suriah turut menjadi sorotan utama dalam agenda PBB. Antonio Guterres memberikan peringatan yang sangat serius mengenai kondisi kehidupan warga Suriah pada saat ini. Ia memperingatkan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan dari PBB yang berlangsung sekarang masih sangat jauh dari kata memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, bantuan tersebut baru mampu memenuhi sekitar 20 persen dari total keseluruhan kebutuhan hidup rakyat Suriah. Menutup keterangannya terkait keseimbangan antara penegakan keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar, Guterres memaparkan, "Proses keadilan transisional di Suriah sedang berjalan dan kita perlu memastikan adanya akuntabilitas atas seluruh kejahatan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Di saat yang sama, bantuan kemanusiaan PBB saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan rakyat Suriah."
