LPSK Kaji Permohonan Perlindungan Saksi Ferry Hongkiriwang dalam Kasus Mantan Jampidsus

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtyas, memberikan konfirmasi resmi mengenai adanya proses penelaahan permohonan tersebut pada hari Senin, 3 Agustus 2026. Dalam pernyataannya kepada media, Susilaningtyas membenarkan bahwa pihak LPSK sampai saat ini masih terus mengkaji dan melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap berkas permohonan perlindungan yang berkaitan dengan saksi Ferry Hongkiriwang. Proses penelaahan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di LPSK guna memastikan segala aspek perlindungan bagi saksi dapat dipenuhi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Susilaningtyas juga memberikan klarifikasi mengenai status hukum terkini dari Ferry Hongkiriwang dalam perkara ini. Ia menegaskan bahwa Ferry Hongkiriwang hingga saat ini masih memegang status hukum murni sebagai saksi. Lebih lanjut, Susilaningtyas menggarisbawahi bahwa permohonan perlindungan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Agung kepada LPSK bukanlah permohonan agar Ferry Hongkiriwang ditetapkan atau menjadi seorang justice collaborator. Penegasan ini dinilai penting untuk memperjelas posisi hukum Ferry di tengah berjalannya proses hukum perkara tersebut.

Baca Juga

Pria di Kapuas Bakar Kamar Kos akibat Perselisihan Asmara, Empat Orang Terluka

Sebelumnya, langkah perlindungan fisik maupun hukum terhadap Ferry Hongkiriwang telah diinisiasi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung, yang secara khusus dikenal sebagai Tim 9. Tim penyidik tersebut memutuskan untuk menitipkan pengusaha Ferry Hongkiriwang di bawah naungan perlindungan LPSK. Koordinator Tim 9 yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, memberikan penjelasan terkait penitipan ini pada hari Kamis, 31 Juli 2026. Rudi Margono menyatakan bahwa tindakan menitipkan Ferry kepada LPSK dilakukan demi kepentingan penyidikan yang sedang berjalan serta demi menjamin keamanan dan keselamatan fisik dari saksi yang bersangkutan selama proses hukum berlangsung.

Mengenai kemungkinan apakah ke depannya Ferry Hongkiriwang akan diajukan atau berubah status menjadi seorang justice collaborator, Rudi Margono menjelaskan bahwa keputusan terkait hal tersebut belum dapat diambil saat ini. Menurut Rudi Margono, segala keputusan mengenai status justice collaborator bagi Ferry akan sangat bergantung pada dinamika dan perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik kejaksaan. Kasus yang sedang dihadapi dan menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ini sendiri berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga

Toyota Kembangkan New Hilux Generasi Kesembilan dengan Empat Pembaruan Utama

Meskipun kasus ini secara jelas melibatkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), peran spesifik maupun keterlibatan mendalam dari pengusaha Ferry Hongkiriwang dalam perkara tersebut masih belum diungkapkan secara rinci ke publik. Rudi Margono menyatakan bahwa pihak penyidik Kejaksaan Agung saat ini masih belum bisa membeberkan atau mengungkapkan secara detail mengenai apa sebenarnya peran Ferry Hongkiriwang dalam pusaran kasus dugaan TPPU tersebut. Proses penyidikan masih terus berjalan, dan pengamanan terhadap saksi melalui LPSK menjadi prioritas utama pihak kejaksaan untuk menjaga integritas pembuktian kasus ini.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap