Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada November 2025 menyisakan duka mendalam bagi 15 kabupaten dan tiga kota di Serambi Mekkah. Dampaknya tidak main-main, mencakup 234 kecamatan dan 3.978 desa dengan total area terdampak mencapai lebih dari 49 ribu kilometer persegi. Namun, alih-alih larut dalam kesedihan, Aceh kini tengah menunjukkan geliat kebangkitan yang luar biasa. Melalui koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, proses pemulihan di berbagai sektor krusial terus digenjot hingga menunjukkan hasil yang signifikan pada pertengahan tahun 2026.
Dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 2026, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, memaparkan data terkini mengenai perkembangan pemulihan fisik dan ekonomi. Sektor konektivitas menjadi salah satu prioritas utama yang menunjukkan kemajuan pesat. Seluruh jembatan dan jalan nasional yang sempat terputus kini telah pulih total hingga 100 persen. Akses jalan provinsi pun menyusul dengan tingkat kefungsian mencapai 92 persen, menyisakan pemulihan jembatan daerah yang saat ini baru menyentuh angka 54 persen. Pulihnya jalur transportasi ini langsung berdampak positif pada denyut nadi perekonomian warga. Sebanyak 114 dari 127 pasar rakyat yang terdampak kini telah aktif beroperasi kembali, mendampingi 88,89 persen pelaku UMKM lokal yang mulai membuka kembali kedai, warung, dan toko mereka di 16 wilayah kabupaten/kota.
MUI Tegaskan Penolakan Terhadap LGBTQ dalam Kongres Umat Islam Indonesia
Meskipun denyut ekonomi perkotaan mulai pulih, pemulihan di sektor agraria masih menghadapi tantangan besar. Dari target pemulihan lahan pertanian seluas 31.464 hektar sawah, baru sekitar 7.340 hektar yang berhasil dipulihkan sepenuhnya, sementara 28.170 hektar lainnya masih dalam proses penanganan intensif. Di sisi lain, roda pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa justru menunjukkan ketahanan yang baik. Dari 1.550 kantor desa yang terdampak bencana, aktivitas administratif tetap berjalan normal. Sebanyak 975 kantor desa telah kembali beroperasi di gedung aslinya, sementara sisanya memanfaatkan hunian sementara (huntara) sebanyak 12 unit, serta rumah perangkat desa atau gedung serbaguna sebanyak 163 unit. Sektor kesehatan pun mencatatkan pemulihan penuh, di mana seluruh fasilitas medis mulai dari 23 RSUD, 309 puskesmas, hingga 860 puskesmas pembantu kini telah melayani masyarakat secara normal.
Sektor pendidikan juga menjadi fokus perhatian yang tidak kalah penting demi menjamin masa depan generasi muda Aceh. Sebanyak 3.120 sekolah yang sempat lumpuh akibat bencana kini telah berhasil melaksanakan kembali kegiatan belajar-mengajar. Mayoritas sekolah, yakni sebanyak 3.056 unit, sudah bisa menggunakan gedung asli mereka. Sementara itu, sekolah lainnya masih harus beradaptasi dengan kondisi darurat; 45 sekolah menggunakan ruang kelas darurat, 15 sekolah belajar di dalam tenda, dan 4 sekolah lainnya menumpang di fasilitas umum terdekat. Pemerintah menargetkan pembangunan kelas darurat bagi sekolah yang masih berada di tenda dapat rampung pada Juli 2026. Selain itu, alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun disiapkan untuk merevitalisasi gedung bagi 3.085 sekolah terdampak yang membutuhkan perbaikan fisik.
OJK Tegaskan Tanggung Jawab Kredivo dan KreditFazz Terkait Kasus Debt Collector di Purworejo
Kebangkitan Aceh tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik dan ekonomi, melainkan juga dari pemulihan spiritual masyarakatnya. Dari 918 rumah ibadah yang mengalami kerusakan akibat bencana akhir tahun lalu, sebanyak 906 bangunan kini telah selesai diperbaiki dan dapat digunakan kembali untuk beribadah. Pemerintah mengucurkan dana bantuan rehabilitasi sebesar Rp3,7 miiliar khusus untuk memulihkan tempat-tempat ibadah tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi Aceh seperti sedia kala, tetapi juga membangun ketangguhan daerah yang lebih berkomitmen dalam menghadapi potensi bencana di masa depan.
