Masalah keselamatan transportasi laut di perairan Indonesia kini tengah menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, menyusul terjadinya rentetan kecelakaan kapal laut dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi yang memprihatinkan ini memicu munculnya desakan keras agar Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Muhammad Masyhud, segera meletakkan jabatannya atau mundur. Tuntutan pengunduran diri tersebut mengemuka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas banyaknya insiden kecelakaan kapal yang dinilai mengancam keselamatan pelayaran nasional.
Desakan agar Dirjen Hubla Muhammad Masyhud mundur disuarakan secara langsung oleh anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokoagow. Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut secara tegas meminta Muhammad Masyhud untuk mundur dari posisi Direktur Jenderal Perhubungan Laut karena dinilai bertanggung jawab atas rentetan insiden kecelakaan kapal yang terus terjadi. Yasti Soepredjo Mokoagow mencurigai adanya masalah mendasar dalam pengawasan keselamatan pelayaran, di mana ia menduga bahwa sejumlah kecelakaan kapal tersebut disebabkan oleh adanya permainan atau kolusi yang terjadi antara pihak operator kapal dan pejabat terkait.
Kekhawatiran mengenai buruknya aspek keselamatan pelayaran ini juga diperkuat oleh data statistik kecelakaan yang dihimpun oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Berdasarkan data resmi yang dicatat oleh Basarnas, terdapat sebanyak 601 kecelakaan kapal yang terjadi sepanjang tahun 2026, terhitung hingga tanggal 15 Agustus. Dari total kecelakaan tersebut, tercatat ada sebanyak 3.607 orang yang menjadi korban. Dari keseluruhan jumlah korban kecelakaan kapal laut tersebut, sebanyak 239 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 203 orang lainnya dinyatakan hilang.
Polri dan FBI Bongkar Sindikat Penipuan Email Bisnis dengan Kerugian Rp6,3 Miliar
Menanggapi desakan mundur yang diarahkan kepada Dirjen Hubla Muhammad Masyhud tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwahandhi akhirnya memberikan respons resmi. Pernyataan ini disampaikan oleh Menhub Dudy Purwahandhi setelah menghadiri rapat di kompleks parlemen pada hari Rabu, 19 Agustus. Terkait desakan dari anggota parlemen tersebut, Dudy Purwahandhi menyatakan bahwa dirinya sebagai Menteri Perhubungan akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran staf di bawah kementeriannya.
Selain melakukan evaluasi internal terhadap jajaran pejabat di kementerian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengambil langkah tegas dengan berencana melakukan audit terhadap empat perusahaan kapal yang mengalami insiden dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu perusahaan kapal yang akan diaudit tersebut adalah KMP Mutiara Sentosa 2. Sebagai informasi, insiden yang melibatkan KMP Mutiara Sentosa 2 tersebut diketahui terjadi di wilayah Madura, Jawa Timur.
Gugatan Praperadilan Febrie Adriansyah Terhadap Kejaksaan Agung Terkait Kasus Pencucian Uang
Pelaksanaan audit terhadap empat perusahaan kapal ini dirancang untuk memeriksa aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dudy Purwahandhi menjelaskan bahwa audit ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti apakah perusahaan-perusahaan pelayaran tersebut telah mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi keselamatan pelayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui langkah evaluasi dan audit ketat ini, Kemenhub berharap dapat menekan angka kecelakaan kapal demi menjaga keselamatan transportasi laut di Indonesia.
