Pemerintah daerah dituntut untuk mengambil peran yang lebih aktif dan strategis dalam mengelola arus informasi di era modern. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk menjadi pihak yang berada di garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Langkah krusial ini dinilai sangat penting guna membendung laju penyebaran berita bohong atau hoaks serta disinformasi yang kian marak di ruang digital. Pengelolaan informasi yang tepat diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Polkam di sela-sela kegiatan kunjungan kerja dan ramah tamah bersama jajaran pemerintah daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, Djamari menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap komunikasi publik secara signifikan. Menurutnya, ruang digital saat ini bukan lagi sekadar media bersosialisasi, melainkan telah menjelma menjadi medan strategis yang harus dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh elemen pemerintahan beserta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Arus informasi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi besar membentuk persepsi publik yang keliru terhadap kondisi bangsa. Ia bahkan mengingatkan bahwa pertarungan sesungguhnya saat ini berada di medan digital, sehingga jika penguasaan informasi terabaikan, pemerintah berisiko mengalami kekalahan dalam membangun narasi yang positif.
Lebih lanjut, Djamari menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah daerah secara lebih awal di ranah digital. Keberadaan pemda di ruang siber sejak dini sangat diperlukan untuk mengisi ruang informasi dengan fakta-fakta yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menyajikan informasi yang benar dan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat secara cepat, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya kekosongan informasi. Kekosongan inilah yang selama ini sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan narasi yang justru dapat memperburuk keadaan. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat daerah dituntut untuk mampu memberikan penjelasan kepada publik secara cepat, tepat, dan senantiasa berpijak pada fakta. Pendekatan yang proaktif dalam mengelola komunikasi publik kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan telah menjadi sebuah keharusan demi menjaga ketertiban di tengah masyarakat.
Respons Bahlil Soal Fahd Arafiq Jadi Tersangka Korupsi
Sebagai langkah konkret untuk merealisasikan upaya tersebut, Menko Polkam mengusulkan agar setiap daerah segera membentuk sebuah wadah atau forum khusus. Wadah ini nantinya akan memiliki tugas spesifik untuk mencermati, memantau, dan menganalisis berbagai isu yang sedang berkembang dinamis di tengah masyarakat. Djamari menyarankan agar pengelolaan dinamika informasi ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur penting di daerah, mulai dari pemerintah daerah itu sendiri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi dan keamanan informasi. Pelibatan berbagai unsur ini diharapkan mampu menciptakan sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan informasi di wilayah masing-masing.
Menko Polkam juga memberikan catatan penting mengenai pola kerja dalam mengelola informasi publik. Ia menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak boleh lagi bersifat reaktif atau hanya sekadar merespons setelah suatu permasalahan atau kegaduhan muncul ke permukaan. Sebaliknya, pengelolaan informasi harus dilakukan secara terencana dengan langkah-langkah antisipasi yang matang. Melalui persiapan yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu mengendalikan segala potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban sejak tahap paling awal. Dengan mendeteksi potensi isu sebelum membesar, pemda bersama instansi terkait dapat merumuskan strategi komunikasi yang tepat sebelum isu tersebut berkembang menjadi disinformasi yang meresahkan masyarakat luas.
Prabowo Sindir Banyak Pemda Belum Gunakan Anggaran dengan Baik
Di akhir arahannya, Djamari mengingatkan bahwa keberhasilan dalam menjaga stabilitas di tingkat daerah sangat bergantung pada sinergi antarinstansi. Kekompakan di dalam forkopimda disebut sebagai kunci utama yang akan menentukan efektivitas penanganan berbagai persoalan di lapangan, termasuk dalam menghadapi tantangan di ruang digital. Sinergi dari seluruh unsur daerah diyakini dapat memperkuat kembali kepercayaan publik, sekaligus memastikan bahwa setiap informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara baik dan utuh kepada masyarakat. Melalui kerja sama yang solid dan berkesinambungan, masyarakat diharapkan akan merasa lebih tenang karena melihat para pemimpin mereka mampu bekerja secara bersama-sama dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada.
