PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) kembali menyematkan peringkat korporasi tertinggi idAAA dengan prospek stabil (stable outlook) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Peringkat ini berlaku secara resmi untuk periode 4 September 2026 hingga 1 September 2027.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyambut baik penilaian tersebut. Menurutnya, penetapan peringkat idAAA dari Pefindo merupakan bentuk kepercayaan yang nyata terhadap fundamental keuangan dan ketahanan bisnis perseroan di tengah dinamika industri perbankan.
Faktor Penopang Kekuatan Kredit dan Dukungan Pemerintah
Dalam asesmennya, Pefindo menyatakan bahwa kekuatan kredit BTN ditopang oleh kinerja bisnis, kondisi likuiditas, serta fleksibilitas keuangan yang berada pada tingkatan sangat kuat. Faktor-faktor tersebut menjaga stabilitas operasional perseroan dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan.
Kepercayaan Nasabah Dorong Penghimpunan Dana BRI, DPK Capai 1.580 T
Selain faktor internal, Pefindo juga menyoroti adanya dukungan yang sangat kuat dari pemerintah terhadap BTN. Hal ini berkaitan erat dengan peran strategis perseroan sebagai motor utama dalam menyukseskan program-program perumahan nasional yang diinisiasi oleh pemerintah, termasuk implementasi program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Peringkat Instrumen Obligasi dan Transformasi Bisnis
Di samping peringkat korporasi, Pefindo turut menetapkan peringkat untuk sejumlah instrumen surat utang yang diterbitkan oleh perseroan. Pefindo mempertahankan peringkat idAAA untuk instrumen Obligasi Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai emisi sebesar Rp300 miliar. Sementara itu, untuk instrumen Obligasi Subordinasi I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai emisi sebesar Rp2 triliun, Pefindo mempertahankan peringkat idAA.
Laba Sudah Terbang 445%, SMGR Buka-bukaan Strategi Tahun Ini
Penetapan peringkat tersebut berlangsung seiring dengan langkah BTN yang saat ini tengah menjalankan transformasi bisnis menuju konsep beyond mortgage. Kendati memperluas cakupan bisnisnya, BTN tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung program perumahan rakyat melalui penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.
Adapun dari sisi struktur kepemilikan, per 30 Juni 2026 mayoritas saham BTN sebesar 60 persen dikuasai oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN). Sementara itu, porsi kepemilikan saham sebesar 40 persen sisanya dimiliki oleh publik.
