Pemerintah secara resmi memulai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional pada 6 Januari 2025. Langkah ini merupakan kelanjutan dari berbagai uji coba di sejumlah daerah untuk memastikan kesiapan operasional serta kualitas asupan bagi anak-anak sekolah. Sebagai landasan kelembagaan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang mulai berlaku sejak 15 Agustus 2024 untuk mengawal kebijakan strategis tersebut.
Pada fase awal peluncuran, program MBG melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pangan (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi, dengan perkiraan jangkauan sekitar 570.000 penerima manfaat. Dalam waktu sepuluh hari kemudian, jangkauan program ini meluas hingga mencakup 31 provinsi dengan 238 SPPG. Kelompok sasaran utama dari inisiatif ini sangat beragam, meliputi siswa dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Sebelum diluncurkan dalam skala nasional, pemerintah telah mengadakan serangkaian uji coba guna mengevaluasi efektivitas distribusi dan penerimaan makanan. Di Sumatra Utara, pemerintah provinsi memulai Gerakan Makan Sehat dan Bergizi pada 9 Desember 2024 di tujuh sekolah yang melibatkan sekitar 3.452 siswa. Program percontohan juga diselenggarakan di Sekolah Dasar Negeri Jati Sari, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang pada Desember 2024, di mana 296 siswa menerima makanan bergizi yang dimasak di dapur lapangan. Pada hari peluncuran nasional tanggal 6 Januari 2025, Kota Medan turut mendistribusikan makanan kepada sekitar 400 siswa di lima sekolah, yang mencakup TK YWKA, SD Swasta YWKA, SD Swasta HKBP, SMP Swasta HKBP, dan SDN 064968.
Area Terdampak Kebakaran di Bromo Capai 899 Hektare, Pemadaman Darat dan Udara Diperkuat
Untuk memantau kualitas pelaksanaan, studi SMART MBG menganalisis kualitas, tingkat penerimaan, dan kecukupan gizi dari program tersebut terhadap pertumbuhan anak sekolah dasar di Medan dan Deli Serdang. Hasil analisis awal dari studi tersebut menunjukkan bahwa 98 persen staf Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki pengetahuan yang sangat baik dalam mengelola dan menyajikan makanan.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun dalam rancangan APBN 2025 untuk program MBG. Anggaran ini dirancang agar tidak membuat defisit anggaran melampaui target kisaran 2,29 persen hingga 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Alokasi tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan saat masa kampanye, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mempromosikan program yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp460 triliun per tahun untuk menyasar hampir 83 juta orang. Pada 22 Mei 2024, Prabowo Subianto merevisi nama program ini menjadi "makan bergizi gratis untuk anak-anak".
Pramono Respons Usulan Hapus Jalur Sepeda Jakarta, Pemprov DKI Siapkan Pembahasan Khusus
Dengan penetapan alokasi sebesar Rp10.000 per porsi, masih terdapat tantangan terkait pembangunan ekosistem pendukung yang memadai. Kepala BGN Dadan Hindayana menargetkan program ini dapat menjangkau minimal 15 juta orang mulai Agustus 2025. Di sisi lain, ekonom Dradjad Wibowo memperkirakan alokasi Rp71 triliun hanya mampu mencakup 15 hingga 17 persen dari target awal 83 juta orang, atau sekitar 12,4 juta hingga 14,1 juta penerima manfaat. Sementara itu, Media Wahyudi Askar dari CELIOS menyatakan bahwa anggaran tersebut ditujukan untuk 19,47 juta orang, angka yang dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan program. Sebagai salah satu solusi, Budiman Sudjatmiko sebelumnya menyebutkan bahwa pemanfaatan produksi pangan desa dapat memenuhi 80 persen kebutuhan program dan berpotensi memangkas separuh dari anggaran yang dibutuhkan.
