Ketua Umum PP Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, AH Bimo Suryono, menyoroti pentingnya peran persuasif yang diambil oleh pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga kedamaian di Aceh. Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan penanganan peristiwa penurunan bendera merah putih yang terjadi di tengah peringatan Hari Damai Aceh ke-21. Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu (19/8), Bimo menekankan bahwa situasi tersebut memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi karena berkaitan erat dengan simbol negara sekaligus sejarah panjang konflik di wilayah Aceh.
Peristiwa tersebut bermula dari kerusuhan di depan kawasan Masjid Raya yang dipicu oleh aksi penurunan bendera merah putih dari tiang di pekarangan. Sekelompok massa kemudian memanjat tiang tersebut untuk mengibarkan bendera dengan latar belakang berwarna merah dan garis-garis hitam. Ketegangan berlanjut hingga ke Pendopo Gubernur, di mana massa melakukan pencopotan lambang burung Garuda, menurunkan bendera merah putih, dan menggantinya dengan bendera bulan bintang. Kejadian ini sempat memicu kekhawatiran karena menyentuh simbol-simbol kedaulatan negara.
Dampak Gempa NTT, Korban Meninggal Bertambah Menjadi 71 Orang
Menghadapi situasi sensitif ini, pemerintah melalui aparat keamanan dinilai berhasil mengedepankan langkah terukur dan tidak serta-merta mengambil tindakan represif yang berpotensi memperbesar konflik. Dalam penanganan di lapangan, sempat ada lima orang yang diamankan oleh petugas, namun mereka kemudian telah dilepaskan kembali. Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan menyatakan bahwa pihak kepolisian daerah masih terus melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden tersebut. Ruddi juga menegaskan bahwa situasi keamanan di Aceh telah kembali kondusif tidak lama setelah peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, 15 Agustus lalu.
Langkah penanganan persuasif ini sejalan dengan imbauan dari jajaran pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketenangan dan kedamaian di Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada hari Senin (17/8). Ia menegaskan bahwa pemerintah sangat menghormati seluruh elemen masyarakat Aceh yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan dan lokasi yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memastikan bahwa situasi keamanan di wilayah Aceh sepenuhnya telah terkendali pascainsiden pengibaran bendera bulan bintang tersebut.
Mabes Polri Tegaskan Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah Penuhi Syarat Alat Bukti
KBPP Polri menyatakan kesiapannya untuk senantiasa mendukung pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas nasional. Bimo berharap, apabila nantinya ditemukan adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa atau mengeksploitasi momentum ini untuk kepentingan sepihak, proses penyelidikan harus tetap dijalankan secara profesional. Selain menyoroti isu di Aceh, Bimo juga memuji respons cepat pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani serta mengirimkan bantuan pascabencana gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur (NTT). Lebih lanjut, ia mengamati bahwa program-program strategis nasional seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa, dan Sekolah Rakyat tetap berjalan dengan baik sembari sistem pelaksanaannya terus dievaluasi dan diperbaiki demi hasil yang lebih optimal.
