Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan jaminan bahwa harga pakan ayam akan terus dijaga stabilitasnya hingga akhir tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk melindungi para peternak di tanah air. Selain menjaga harga pakan, pemerintah juga menetapkan kebijakan wajib bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang dikenal sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menyerap produk telur langsung dari para peternak lokal. Proses penyerapan hasil ternak ini nantinya harus dilaksanakan secara ketat dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Keputusan penting mengenai masa depan sektor perunggasan ini tidak diambil secara instan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dirumuskan dan dibahas secara mendalam hingga pukul 03.00 subuh dalam sebuah rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait di Surabaya, Jawa Timur. Fokus utama dari pembahasan larut malam tersebut adalah untuk memikirkan nasib dan kelangsungan hidup para peternak. Kebijakan strategis ini ditargetkan mampu menjaga keberlangsungan usaha dari sekitar 3,8 juta peternak yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor perunggasan di Indonesia.
Pemerintah Siapkan BUMN Tekstil Baru di Tengah Isu Restrukturisasi Utang dan Status Pailit PT Sritex
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, penyerapan telur untuk menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan dioptimalkan. Berdasarkan prosedur yang tengah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), frekuensi konsumsi telur dalam menu program tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan. Jika pada rencana awal telur hanya diberikan sebanyak satu kali dalam sepekan kepada penerima manfaat, ke depan frekuensinya dapat ditambah menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan. Langkah ini diharapkan dapat menyerap produksi telur peternak secara lebih maksimal sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Langkah cepat pemerintah ini bergulir setelah adanya aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah produsen dan peternak ayam petelur. Pada hari Senin (10/8), para peternak menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyuarakan keluhan mereka terkait tingginya biaya pakan ayam, yang diperparah oleh rendahnya harga jual telur di pasaran. Dalam aksi tersebut, para peternak menuntut adanya transparansi dari pemerintah mengenai harga bahan baku pakan impor, mekanisme pembentukan harga pakan, data impor, serta jalur distribusinya. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah membatasi populasi ayam petelur skala besar dan mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang fokus menangani sektor peternakan.
Rupiah Diproyeksikan Bergerak di Kisaran Rp 17.750-Rp 17.850 per Dolar AS
Menanggapi situasi dan kebijakan harga pakan ini, Eti Marlina selaku Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT) turut memberikan usulan konkret. Eti Marlina mengusulkan agar masa berlaku kebijakan harga pakan diperpanjang guna memberikan kepastian bagi para peternak rakyat. Secara rinci, ia mengusulkan perpanjangan dari tiga menjadi enam bulan untuk peternak kategori mikro, dari dua menjadi empat bulan untuk peternak skala kecil, serta dari satu menjadi dua bulan untuk peternak skala menengah. Tidak hanya soal durasi kebijakan, Eti juga meminta agar pengendalian harga pakan ini tetap mengutamakan kualitas produk yang digunakan peternak agar selalu sesuai dengan standar Standar Nasional Indonesia (SNI).
