Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap melarang ekspor mineral mentah, khususnya bijih bauksit dan konsentrat tembaga. Keputusan ini disampaikan usai acara peluncuran dan bedah buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Jakarta pada Jumat, 7 Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri tambang nasional.
Kebijakan ini merujuk pada keberhasilan larangan ekspor bijih nikel pada periode 2018-2019. Pada masa itu, total ekspor nikel Indonesia hanya berkisar US$ 3,3 miliar. Namun, setelah larangan ekspor diberlakukan, nilai tersebut melonjak hingga mencapai US$ 34 miliar pada tahun 2024. Keberhasilan ini mendorong pemerintah untuk terus memperluas kebijakan serupa, termasuk mendorong pelarangan ekspor komoditas timah mentah.
Potensi ekonomi dari pengolahan bauksit di dalam negeri sangat besar, mengingat Indonesia memiliki cadangan sekitar 2,78 miliar ton dari total sumber daya 7,48 miliar ton. Dari sisi nilai tambah, harga bauksit mentah yang berada di kisaran US$ 40 per metrik ton dapat meningkat menjadi US$ 400 setelah diolah menjadi alumina, dan melonjak hingga US$ 2.800 ketika diproses menjadi aluminium. Jika hilirisasi berjalan optimal, Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan naik hingga Rp71,8 triliun per tahun, dengan tambahan penerimaan negara Rp6,6 triliun per tahun, serta peningkatan cadangan devisa sekitar 394 persen dari Rp11 triliun menjadi Rp52 triliun per tahun.
Alasan APPI Gunakan Jasa Debt Collector dalam Pemulihan Pembiayaan
Untuk merealisasikan potensi tersebut, BPI Danantara Indonesia menargetkan penyelesaian proyek hilirisasi bauksit menjadi alumina dan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, pada tahun 2028. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, dan CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, turut mengawal proyek yang digarap oleh PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) ini. Perusahaan patungan antara Inalum dan Antam tersebut menelan total investasi mencapai US$ 6,32 miliar atau setara Rp104,55 triliun. Saat ini, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I dengan kapasitas 1 juta ton alumina per tahun telah beroperasi. Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyatakan pihaknya juga tengah membangun smelter aluminium baru berkapasitas 600.000 ton per tahun dan SGAR Fase II berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun guna memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai 1,2 juta ton per tahun. Proyek ini berpotensi menyerap sekitar 65.000 tenaga kerja.
Dampak positif hilirisasi juga diperkuat oleh riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) berjudul "Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika". Wakil Kepala PEBS FEB UI sekaligus Ketua Tim Pelaksana riset, Nur Kholis, memaparkan bahwa pembangunan smelter hingga tahun 2024 di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah telah menunjukkan hasil nyata. Di daerah hilirisasi seperti Gresik, Sumbawa Barat, Mempawah, dan Batang, indikator sosial seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan. Sektor UMKM juga mendapat manfaat dari program pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan hilirisasi industri tambang.
Kawasan Industri Wiraraja Madura Siap Dibangun di Bangkalan untuk Pemerataan Ekonomi
Meski menawarkan prospek ekonomi yang besar, percepatan implementasi tetap menjadi catatan penting. Pengamat energi Ferdinand Hutahaean menekankan bahwa proyek hilirisasi bauksit harus dipercepat karena kompetisi harga bauksit yang kurang menguntungkan membuatnya tidak terlalu menarik bagi investor. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, mengingatkan bahwa implementasi kebijakan saat ini masih terlalu berfokus pada pelarangan ekspor tanpa diikuti oleh kesiapan infrastruktur, energi murah, serta kepastian regulasi bagi investor.
