Penjabat Gubernur Bank Indonesia Pastikan Arah Kebijakan Moneter Tetap Stabil

Fokus utama bank sentral pascapengunduran diri tersebut tetap bertumpu pada pemeliharaan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar. Guna memastikan pergerakan mata uang Garuda tetap terjaga secara optimal, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus hadir di pasar melalui serangkaian instrumen intervensi. Langkah taktis penjagaan ini akan dieksekusi secara konsisten, baik melalui intervensi langsung di pasar spot, transaksi non deliverable forward (NDF), maupun pemanfaatan instrumen domestik non deliverable forward (DNDF). Kehadiran bank sentral di berbagai instrumen tersebut dirancang semata-mata untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang menjadi kunci utama dari kebijakan moneter saat ini.

Selain mengawal ketat pergerakan nilai tukar rupiah, otoritas moneter juga memastikan kelanjutan berbagai kebijakan yang berorientasi pada dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis ini direalisasikan melalui pemanfaatan instrumen makroprudensial yang selama ini sudah berjalan. Di samping itu, skema insentif yang bertujuan memacu derasnya arus masuk modal asing atau capital inflow ke dalam negeri dipastikan tetap dipertahankan oleh bank sentral. Salah satu bentuk insentif nyata tersebut mencakup upaya penurunan biaya lindung nilai atau hedging. Oleh karena itu, seluruh keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada periode Juli 2026 akan terus diimplementasikan tanpa hambatan meski pucuk pimpinan tertinggi mengalami pergantian.

Baca Juga

DBS Intip Peluang Investasi dari Lonjakan Belanja Modal AI dan Energi

Keberlanjutan seluruh program dan paket kebijakan tersebut tidak lepas dari sistem kepemimpinan di Bank Indonesia yang secara ketat menganut prinsip kolektif kolegial. Destry menjelaskan bahwa pengambilan keputusan di bank sentral tidak pernah bertumpu pada satu individu, melainkan dijalankan secara bersama-sama oleh jajaran Dewan Gubernur. Saat ini, lima orang Anggota Dewan Gubernur (ADG) memegang komitmen penuh untuk meneruskan tugas mereka masing-masing. Mereka akan memastikan bahwa setiap amanat dan mandat undang-undang yang diberikan kepada institusi bank sentral tetap terlaksana secara berkesinambungan.

Naiknya Destry Damayanti sebagai pengemban tugas pimpinan sementara ini memiliki landasan hukum yang sangat jelas dan mengikat. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, seorang Deputi Gubernur Senior secara otomatis akan mengambil alih tugas sebagai pejabat gubernur sementara apabila gubernur yang menjabat berhalangan tetap atau memutuskan untuk mengundurkan diri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga telah mengonfirmasi status penunjukan Destry tersebut setelah Perry Warjiyo resmi menyurati Prabowo pada Minggu (26/7). Saat ini, pihak pemerintah sedang menindaklanjuti proses administratif terkait pemberhentian Perry secara hormat yang akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Baca Juga

Bursa Saham Asia-Pasifik Menguat Jelang Pengumuman Suku Bunga The Fed

Terkait tahapan pengisian jabatan gubernur definitif untuk memimpin Bank Indonesia ke depan, seluruh mekanismenya akan sepenuhnya tunduk pada aturan undang-undang bank sentral. Proses suksesi kepemimpinan ini akan diawali dengan pembukaan tahapan pencalonan oleh pihak pemerintah. Setelah tahapan awal tersebut bergulir, Kepala Negara akan menentukan dan mengajukan nama calon gubernur yang dipilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama yang diajukan tersebut wajib melewati proses persetujuan resmi dari parlemen sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia definitif. Selama proses suksesi ini berlangsung, fungsi bank sentral dijamin beroperasi sesuai mandat undang-undang.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap