Pemerintah terus menyalurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk alokasi periode Juli hingga September 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Tengah, program bantuan pangan ini menyasar sebanyak 405.404 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Total alokasi beras yang disiapkan untuk seluruh penerima bantuan di provinsi tersebut mencapai 12.162.120 kilogram beras. Dalam penyalurannya, setiap Penerima Bantuan Pangan menerima bantuan sebanyak 10 kilogram beras per bulan, sehingga masing-masing penerima secara keseluruhan memperoleh total 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan sekaligus.
Secara lebih terperinci di tingkat daerah, Kota Palu di Sulawesi Tengah mencatat total 31.316 Penerima Bantuan Pangan dengan jumlah alokasi bantuan beras mencapai 939.480 kilogram untuk periode tiga bulan. Pada kegiatan peluncuran program bantuan pangan yang diselenggarakan di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, beras disalurkan kepada 1.365 PBP dengan total distribusi mencapai 40.950 kilogram beras. Pelaksanaan penyaluran bantuan ini ditopang oleh ketersediaan komoditas di gudang BULOG. Hingga tanggal 20 Agustus 2026, stok BULOG di Sulawesi Tengah tercatat mencakup sebanyak 20.846.587 kilogram beras, 115.950 kilogram gula, serta 257.834 liter minyak goreng.
Sementara itu di wilayah Jawa Barat, pemantauan terhadap distribusi bantuan pangan juga dilakukan secara langsung oleh jajaran pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah alokasi Juli鈥揝eptember 2026 di Balai Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada Kamis, 20 Agustus 2026. Penyaluran di Kabupaten Indramayu tersebut didukung oleh capaian pengadaan beras dalam negeri di Bulog Indramayu yang tercatat telah melampaui 100 persen dari total target pengadaan sebesar 174.000 ton setara beras.
Kemensos Perkuat Penanganan Dampak Gempa Bumi di Nusa Tenggara Timur
Dalam upaya menjaga stabilitas, pemerintah secara aktif memantau pergerakan harga berbagai komoditas kebutuhan pokok di lapangan. Pemantauan pergerakan harga kebutuhan pokok oleh pemerintah ini dijalankan secara terkoordinasi dengan melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pangan Nasional. Apabila pergerakan harga pangan di pasar terindikasi menjauhi Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah intervensi pasar. Bentuk intervensi yang akan diambil mencakup penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pembangunan warung pangan oleh ID FOOD.
Upaya pemenuhan dan penguatan cadangan beras pemerintah juga dilakukan di wilayah kepulauan melalui penambahan stok di Perum Bulog Cabang Natuna. Bulog Natuna menambah pasokan cadangan beras sebanyak 400 ton yang didatangkan dari Bulog Tanjungpinang dengan menggunakan sarana angkutan dua unit kapal laut. Penambahan sebanyak 400 ton beras ini merupakan bagian dari usulan penambahan stok sebesar 500 ton yang diajukan oleh Bulog Natuna, di mana pasokan sebanyak 100 ton sebelumnya telah berhasil masuk pada pekan ketiga Juli 2026.
Syarat Pendaftaran DTKS DKI Jakarta Tahun Ini dan Mekanisme Pengusulan Bansos
Rangkaian distribusi pasokan beras ke Natuna tersebut tiba secara bertahap melalui fasilitas gudang setempat. Kapal pertama pengangkut beras tiba di Natuna pada tanggal 13 Agustus 2026 dengan mengangkut sebanyak 125 ton beras yang ditujukan untuk Gudang Ranai. Selanjutnya, kapal kedua tiba pada tanggal 16 Agustus 2026 dengan membawa muatan sebanyak 275 ton beras, yang dibagi untuk alokasi Gudang Ranai sebanyak 125 ton dan Gudang Sedanau sebanyak 150 ton. Beras yang telah diterima tersebut kemudian dikemas ulang oleh Bulog Natuna ke dalam ukuran 5 kilogram untuk program SPHP yang disalurkan melalui mitra Rumah Pangan Kita (RPK), serta ke dalam kemasan ukuran 10 kilogram untuk keperluan bantuan pangan.
