Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengambil langkah jemput bola dalam membuatkan rekening perbankan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan ini ditujukan agar kepemilikan rekening dapat menjangkau seluruh lapisan penduduk secara merata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan tersebut saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Airlangga, Presiden Prabowo secara khusus meminta agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening koran.
Dalam pelaksanaan penugasan tersebut, sejumlah perbankan telah diminta untuk mulai menyiapkan rekening bagi warga. Secara spesifik, pemerintah mengarahkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI serta Bank Syariah Indonesia untuk mempersiapkan rekening masyarakat tersebut.
Hadapi El Nino, Prabowo Perintahkan Bantuan Beras Berlanjut hingga Desember
Integrasi Data Kependudukan dan Sistem Pembayaran
Airlangga menerangkan bahwa proses pembuatan rekening massal ini nantinya akan mengacu pada data kependudukan resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data dari Dukcapil tersebut akan dipadupadankan langsung dengan infrastruktur yang ada di Bank Indonesia.
Integrasi antara data Dukcapil dan sistem Bank Indonesia tersebut disiapkan terutama untuk menopang payment system atau sistem pembayaran, serta gateway system dengan menggunakan QRIS. Selain untuk transaksi pembayaran, rekening-rekening yang telah dipersiapkan untuk masyarakat ini nantinya juga difungsikan sebagai saluran penyaluran berbagai program pemerintah secara langsung.
IndexPolitica, Kinerja Mentan Amran Raih Skor 91, Tertinggi di Kabinet
Optimalisasi Literasi dan Inklusi Keuangan
Inisiatif jemput bola pembuatan rekening ini disiapkan pemerintah untuk mengoptimalkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat agar bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi dari capaian yang sudah diperoleh saat ini.
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini telah tercatat mencapai angka 93,62 persen. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan nasional tercatat berada di level 69,57 persen. Capaian indeks literasi keuangan Indonesia tersebut telah melampaui standar Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menetapkan tolok ukur di angka 63 persen.
