Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan baru dalam pengelolaan kebijakan keuangan nasional dengan meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap proses pengambilan keputusan. Instruksi strategis tersebut disampaikan langsung oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran KSSK dan BPI Danantara di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Pelibatan Danantara ini ditujukan agar setiap penetapan kebijakan yang dilakukan oleh KSSK tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter semata, melainkan juga memperhitungkan dampak langsung terhadap perekonomian dan sektor usaha.
Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa agenda utama dalam rapat terbatas di Istana Negara tersebut berfokus pada koordinasi antarlembaga, khususnya mengenai keikutsertaan Danantara dalam penetapan keputusan di forum KSSK. Menurut Rosan, Presiden menginginkan agar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tingkat komite memiliki jangkauan yang lebih luas dan menyentuh langsung aktivitas usaha. Dengan masuknya Danantara ke dalam proses pembahasan, kebijakan yang diambil diharapkan mencakup keseluruhan ekosistem atau whole ecosystem, tidak hanya terbatas pada instrumen fiskal dan moneter yang selama ini menjadi ranah utama KSSK.
Usai menghadiri rapat terbatas tersebut, Rosan Roeslani menyampaikan rumusan koordinasi baru yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto, yang disebutnya sebagai "KSSK plus, plus Danantara". Ia menegaskan bahwa pelibatan Danantara dalam setiap pengambilan keputusan KSSK dirancang supaya kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak langsung ke perekonomian dan sektor usaha. Dalam penjelasannya, Rosan menekankan pentingnya melihat ekosistem perekonomian secara menyeluruh sehingga kebijakan yang diputuskan oleh komite tidak hanya berhenti pada pertimbangan makro dari sisi fiskal dan moneter saja.
Breaking! BI Catat Utang Luar Negeri RI Tembus US$454,8 M di Juli
Terkait dengan mekanisme koordinasi ke depan, Rosan Roeslani membenarkan bahwa BPI Danantara nantinya akan mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh KSSK secara rutin setiap bulan. Rapat terbatas yang berlangsung pada hari Senin di Istana Negara ini sekaligus tercatat sebagai momen pertama kalinya Danantara ikut serta dalam rapat bersama dengan jajaran KSSK. Keikutsertaan Danantara dalam agenda rapat bulanan KSSK tersebut merupakan langkah nyata dalam menjalankan instruksi Presiden untuk menyatukan pertimbangan stabilitas keuangan dengan dampak langsung terhadap perekonomian.
Rapat terbatas di Istana Negara tersebut dihadiri secara lengkap oleh seluruh anggota KSSK serta jajaran pimpinan BPI Danantara. Dari pihak Bank Indonesia (BI), hadir Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI Destry Damayanti bersama Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono. Selain itu, hadir pula Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu. Sementara itu, dari pihak BPI Danantara, selain CEO Rosan Roeslani, rapat tersebut juga dihadiri oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.
Membaca Alasan Dipecatnya Purbaya dan Arah Kebijakan Fiskal di Bawah Kepemimpinan Suahasil
Dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan juga ikut menghadiri rapat bersama seluruh jajaran KSSK dan pimpinan BPI Danantara. Kehadiran lengkap seluruh unsur anggota KSSK bersama pimpinan Danantara dalam satu meja pembahasan di Istana Negara menandai dimulainya pola koordinasi baru sesuai dengan arahan Kepala Negara. Melalui keikutsertaan dalam rapat bulanan KSSK, Danantara dipastikan akan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan guna memastikan seluruh kebijakan yang diambil memberikan dampak langsung yang positif bagi perekonomian dan dunia usaha.
