Putusan MK Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan dengan Penyesuaian Anggaran

Langkah hukum yang berujung pada putusan MK ini bermula ketika Yayasan Taman Belajar (TB) Nusantara mengajukan permohonan uji materi. Permohonan tersebut secara spesifik mempersoalkan tentang ketentuan penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Merespons permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan uji materi yang diajukan oleh pihak Yayasan Taman Belajar (TB) Nusantara. Putusan ini pada dasarnya memberikan batasan yang lebih jelas mengenai mekanisme penganggaran, khususnya terkait tata cara penghitungan anggaran program MBG di dalam komponen pengeluaran wajib atau mandatory spending untuk sektor pendidikan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dimasukkan atau dikategorikan sebagai salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Atas dasar penilaian tersebut, pembiayaan untuk program MBG ini tidak boleh lagi dihitung atau dimasukkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang minimal sebesar 20 persen dari APBN, sebagaimana yang telah diamanatkan secara tegas oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. MK menyatakan bahwa anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan wajib untuk dipisahkan secara jelas dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan nasional.

Baca Juga

KPK Ungkap Dugaan Gratifikasi Bupati Kuansing dari Potongan TPP ASN hingga 50 Persen

Pemerintah diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan penganggaran ini melalui masa transisi yang ditetapkan paling lama dua tahun. Karena putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat, keputusan ini secara otomatis menjadi pedoman hukum yang wajib diikuti oleh pemerintah dalam merancang dan menyusun desain penganggaran program Makan Bergizi Gratis untuk masa-masa yang akan datang. Berdasarkan putusan tersebut, pemisahan anggaran program MBG dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan harus sudah diterapkan sepenuhnya dan tidak lagi diperhitungkan di dalamnya, paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.

Meskipun terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam mekanisme penganggaran, Sudaryono menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengubah legalitas maupun keberadaan dari program Makan Bergizi Gratis itu sendiri. Berdasarkan hasil telaah hukum yang dilakukan secara internal oleh Badan Gizi Nasional, Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 ini memiliki sifat konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional. Dari sisi kelembagaan, Sudaryono juga memberikan jaminan bahwa putusan MK ini sama sekali tidak akan mengubah kedudukan, kewenangan, tugas, maupun fungsi dari BGN selaku lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara program strategis ini.

Baca Juga

Puluhan Personel Gabungan Bantu Pemakaman Jenazah Wanita Berbobot 300 Kg di Sragen

Sebagai lembaga operasional yang bertanggung jawab, Badan Gizi Nasional menyatakan kesiapannya untuk menjalankan seluruh kebijakan pemerintah dengan senantiasa patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan pada mekanisme penganggaran ini dipastikan tidak akan memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas dan strategis pemerintah demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG akan terus berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap