Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak tidak aktif kerap memicu kekhawatiran masyarakat saat hendak mengakses fasilitas medis. Penghentian manfaat jaminan kesehatan ini dapat terjadi pada berbagai kelompok peserta, baik peserta mandiri, pekerja kantoran, maupun warga penerima bantuan pemerintah. Mengetahui cara mengaktifkan kembali kepesertaan bpjs kesehatan nonaktif menjadi langkah penting agar proteksi kesehatan dapat segera digunakan kembali sesuai kebutuhan.
Penonaktifan status umumnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu tunggakan pembayaran iuran berkala atau penyesuaian administratif data kependudukan. Bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, ketidakaktifan otomatis terjadi saat iuran bulanan tidak dibayar hingga tunggakan menumpuk. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2020 menetapkan aturan tambahan terkait dampak penunggakan ini, di mana denda pelayanan rawat inap akan diberlakukan jika peserta yang baru melunasi tunggakan menjalani rawat inap dalam rentang waktu 45 hari setelah kepesertaannya kembali aktif. Adapun pada peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), status biasanya menjadi nonaktif ketika hubungan kerja dengan pemberi kerja berakhir.
Bagi peserta mandiri yang kepesertaannya terhenti akibat tunggakan, pemulihan status dilakukan dengan menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut. Peserta yang menghadapi kendala finansial dan belum mampu melunasi seluruh total tunggakan sekaligus dapat memanfaatkan Program REHAB 3.0 atau Rencana Pembayaran Bertahap. Fasilitas cicilan pembayaran ini terbuka bagi peserta yang memiliki catatan tunggakan iuran sedikitnya empat bulan, dengan proses pendaftaran yang dapat diakses secara mandiri melalui Aplikasi Mobile JKN.
Ketentuan Pelaksanaan KRIS BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Berdasarkan Perpres 59 Tahun 2024
Sementara itu, mantan pekerja atau peserta segmen PPU yang telah berhenti bekerja dapat beralih menjadi peserta mandiri demi menjaga keberlangsungan proteksi jaminan kesehatan. Pengalihan segmen kepesertaan ini dapat diproses secara daring tanpa perlu mendatangi kantor cabang. Peserta cukup menghubungi kanal PANDAWA melalui nomor WhatsApp 08118165165, lalu memilih menu administrasi dan pengaktifan kembali status kepesertaan.
Prosedur berbeda berlaku bagi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) atau PBPU Pemerintah Daerah (PBPU Pemda) yang iurannya dibiayai penuh oleh negara. Apabila kepesertaan PBI JK nonaktif akibat pemutakhiran data, pengurusan reaktivasi dapat diajukan melalui pemerintah desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat. Kementerian Sosial memprioritaskan bantuan iuran ini untuk masyarakat pada desil 1 hingga 5. Ketentuan reaktivasi ini tidak berlaku bagi peserta yang kepesertaan PBI JKN-nya dinonaktifkan dalam enam bulan terakhir. Setelah statusnya berhasil diaktifkan kembali, peserta diwajibkan melakukan pemutakhiran data peserta PBI JK paling lambat dua periode pemutakhiran DTSEN. Masyarakat miskin yang belum pernah menerima bantuan juga dapat mengusulkan diri melalui kantor desa, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos.
Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak Lewat Mobile JKN dan Kanal Resmi
Untuk memastikan kondisi status penjaminan sebelum berobat, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan mandiri melalui beberapa saluran resmi BPJS Kesehatan. Peserta dapat memanfaatkan layanan PASTI JKN cukup dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta tanggal lahir untuk melihat status keaktifan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang terdaftar. Selain itu, pengecekan keaktifan kepesertaan juga dapat dilakukan langsung melalui nomor kontak layanan WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan.
