Peta kerawanan korupsi di tingkat pemerintah daerah kini semakin terang benderang. Menyadari banyaknya celah culas dalam tata kelola wilayah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah taktis dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ini dirancang bukan sekadar untuk menangkap para pelaku setelah kejahatan terjadi, melainkan untuk menutup rapat berbagai pintu masuk tindakan rasuah yang kerap menggerogoti anggaran daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membedah anatomi korupsi yang sering terjadi di daerah secara mendetail. Celah pertama muncul sejak tahap perencanaan, seperti adanya program titipan, pokok pikiran (pokir) yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, hingga proyek yang dipaksakan tanpa urgensi jelas. Di sektor pengadaan barang dan jasa, modus operandi yang kerap ditemukan meliputi pengaturan pemenang tender, pemecahan paket proyek untuk menghindari lelang terbuka, harga perkiraan sendiri (HPS) yang tidak wajar, hingga pekerjaan fiktif dan pengurangan volume fisik proyek. Bahkan, pembayaran anggaran sering kali dicairkan sebelum pekerjaan selesai dengan bukti pendukung yang tidak valid.
Kerawanan tidak berhenti di sektor infrastruktur dan pengadaan saja. Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), praktik jual beli jabatan dan mutasi pegawai berdasarkan kedekatan personal masih menjadi momok yang merusak profesionalisme. Sementara di sektor perizinan, suap untuk mempercepat proses birokrasi, pungutan liar, dan intervensi terhadap tata ruang wilayah menjadi titik kritis yang rawan penyalahgunaan wewenang. Masalah ini kian diperparah oleh kebocoran pajak daerah, manipulasi basis data, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak optimal, seperti penguasaan aset oleh pihak ketiga tanpa kontribusi finansial yang jelas bagi daerah.
Api Kebakaran Lahan Menjalar ke TPA Galuga, Lebih 42 Ha Terbakar
Untuk mengatasi berbagai persoalan sistemik tersebut, Kemendagri dan KPK menetapkan delapan area fokus pencegahan korupsi. Area tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, perizinan, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), manajemen ASN, tata kelola barang milik daerah, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah termasuk pencegahan gratifikasi. Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan pada pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dana hibah, bantuan sosial, pokok pikiran DPRD, hingga pemanfaatan Dana Desa agar tepat sasaran dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Sebagai langkah konkret pencegahan, kedua lembaga ini akan menggelar program edukasi intensif yang menyasar para pembuat kebijakan di daerah. Target edukasi ini mencakup kepala daerah beserta wakilnya, pimpinan dan perwakilan DPRD, sekretaris daerah, hingga jajaran perangkat daerah. Program ini akan dilaksanakan di 10 kluster wilayah di seluruh Indonesia, di mana setiap kegiatan akan dipusatkan di kantor gubernur atau dinas provinsi yang ditunjuk sebagai tuan rumah, dengan melibatkan perwakilan dari dua atau tiga provinsi tetangga.
Saksi Korupsi Lombok Barat Tak Hadir akibat Debu Vulkanik Anak Krakatau
Agenda edukasi dan pemetaan risiko ini dijadwalkan mulai berjalan pada awal Agustus 2026. Provinsi Jawa Timur dan Bali dipilih sebagai lokasi awal pelaksanaan kegiatan strategis ini. Melalui kolaborasi ini, Kemendagri dan KPK tidak hanya menyusun materi edukasi dan memetakan risiko spesifik di setiap wilayah, tetapi juga menyiapkan narasumber ahli serta merumuskan langkah-langkah perbaikan nyata yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
