Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka suara menanggapi permintaan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto terkait pembatalan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah perombakan jajaran pejabat tersebut sebelumnya dilaksanakan pada Kamis (10/9/2026), saat posisi Menteri Keuangan masih diemban oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Menanggapi permohonan dari Dirjen Pajak tersebut, Suahasil menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan masih perlu menggelar diskusi internal. Pembahasan internal ini dilakukan guna mencermati kembali seluruh proses dan mekanisme perombakan jabatan yang telah berlangsung pada era kepemimpinan Purbaya.
Evaluasi Proses dan Tata Kelola Pelantikan
Suahasil menjelaskan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan untuk melihat fakta serta dinamika yang berkembang terkait perombakan aparatur di lingkungan otoritas pajak tersebut.
Pramono Umumkan Tarif Khusus LRT Jakarta Rp 8 Selama Delapan Hari
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Lebih lanjut, Suahasil menekankan pentingnya meninjau apakah proses pelantikan pejabat yang telah diselenggarakan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang benar. Pasalnya, terdapat proses pelantikan yang diselenggarakan dengan metode gabungan daring dan luring.
"Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid," kata Suahasil.
BYAN Umumkan Kahar, ESDM Tegaskan Revisi RKAB Masih Dievaluasi
Menunggu Rekomendasi Eselon I
Selain meneliti tata kelola pelantikan, Suahasil juga menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu masukan serta rekomendasi resmi dari jajaran pejabat eselon I atau tingkat Direktur Jenderal terkait penataan jabatan tersebut.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan itu menegaskan bahwa institusinya membutuhkan susunan struktur pejabat yang solid dan mampu bekerja sama secara optimal antarlini eselon. Hal tersebut dinilai sangat penting untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kerja di internal Kementerian Keuangan ke depan.
