Kementerian Dalam Negeri mendorong perubahan strategi penataan lingkungan warga dengan mengedepankan tokoh penggerak lokal (Local Champion) serta pemberdayaan berbasis komunitas. Langkah ini dinilai krusial guna mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh di berbagai wilayah Indonesia agar tidak terhambat oleh jalur birokrasi yang kaku.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa inisiatif dari akar rumput sering kali terbukti lebih cepat dan tepat sasaran dalam membenahi kualitas hidup warga. Penataan kawasan tempat tinggal menurutnya tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai proyek fisik.
"Sering kali pendekatan Local Champion ini lebih efektif dibanding top down yang birokratis dari yang berjalannya berliku," ujar Bima dalam keterangan tertulis pada Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Siasat Pembunuh Wanita di Tanah Abang demi Lolos dari Kejaran Polisi
Membangun Kawasan Terpadu dan Kolaboratif
Bima menerangkan bahwa fokus utama pembenahan permukiman adalah menciptakan ekosistem ruang hidup yang sehat dan menyeluruh melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Perbaikan lingkungan memerlukan partisipasi aktif masyarakat setempat, bukan sekadar renovasi parsial pada bangunan hunian.
"Jadi ini bukannya soal membangun fisik rumah, tapi ini adalah membangun kawasan dengan melibatkan semua stakeholders," tutur Bima.
Sebagai bukti efektivitas inisiatif komunitas, Bima mengangkat keberhasilan warga RT 08 Malaka Jaya di Jakarta Timur. Kawasan tersebut mampu bertransformasi dari lorong gersang menjadi lingkungan hijau yang mandiri energi berkat gerakan swadaya masyarakat. Ia berharap pola keberhasilan semacam ini dapat diduplikasi oleh pemerintah daerah di kota-kota lain sebagai praktik percontohan nasional.
Cerita Pemuda Garut Selamat dari Insiden KM Virgo Usai Berenang 5 Jam di Laut Jawa
Komitmen Daerah dalam Gerakan Indonesia ASRI
Upaya pembenahan lingkungan di tingkat daerah menunjukkan respons yang signifikan. Berdasarkan data rekapitulasi Gerakan Indonesia ASRI, sebanyak 72,34 persen atau 395 pemerintah daerah di Indonesia tercatat telah aktif melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan serta pemeliharaan kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing.
Forum koordinasi penanganan kawasan kumuh terpadu ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
