Sebanyak 25 kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, kini berstatus Awas Bencana Kekeringan akibat dampak musim kemarau ekstrem. Kondisi minimnya curah hujan tersebut telah memicu krisis ketersediaan air bersih di puluhan permukiman warga.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, menyampaikan bahwa penetapan status Awas Bencana Kekeringan dilakukan karena wilayah-wilayah tersebut berpotensi mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari dengan curah hujan yang tergolong sangat rendah.
Berdasarkan data pendataan yang dihimpun BPBD untuk periode Juli hingga September 2026, dampak kekeringan telah meluas ke 73 desa dan kelurahan di 25 kecamatan. Secara keseluruhan, bencana kekeringan ini berdampak langsung pada 62.076 jiwa dari total 23.430 kepala keluarga (KK).
Pakar ITS soal Insiden Kapal Virgo Terbalik, Tak Cocok di Laut RI

Adapun 25 kecamatan yang masuk dalam daftar status Awas Bencana Kekeringan meliputi Balaraja, Cikupa, Cisauk, Curug, Gunung Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kresek, Kronjo, Kosambi, Legok, Mauk, Mekar Baru, Pagedangan, Pakuhaji, Panongan, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan Timur, Solear, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, dan Tigaraksa.
Di beberapa kawasan, curah hujan tercatat sangat minim. Di wilayah Tigaraksa, misalnya, hujan yang turun hanya sebatas gerimis ringan. Selain menghadapi krisis air, wilayah Tigaraksa juga mencatatkan jumlah insiden kebakaran tertinggi di tengah kondisi cuaca kering tersebut.
WN Malaysia Minta Bareskrim Periksa Kombes F di Kasus Investasi Emas

Untuk meringankan beban warga yang kesulitan air bersih, BPBD Kabupaten Tangerang terus melakukan penyaluran bantuan. Hingga saat ini, BPBD telah mendistribusikan air bersih sebanyak 330 kali pengiriman yang disebar ke 178 titik terdampak kekeringan.
Meski puluhan kecamatan berada dalam status awas, BPBD Kabupaten Tangerang menyatakan belum menetapkan status siaga bencana kekeringan. Keputusan ini diambil karena pemenuhan suplai air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan dinilai masih dapat tertangani dengan baik melalui kerja sama terpadu antara BPBD, PDAM, PMI, hingga dukungan dari pihak swasta.






