Amerika Serikat Terapkan Tarif Impor Baru di Tengah Kerentanan Ekonomi Global

Perubahan mendasar pada putaran tarif kali ini terletak pada landasan hukum yang digunakan oleh Gedung Putih. Setelah Mahkamah Agung AS membatalkan skema tarif sebelumnya pada bulan Februari karena dinilai tidak sah, pemerintah AS kini bersandar pada Pasal 301 Trade Act 1974. Alasan utama yang diajukan untuk membenarkan pungutan ini adalah adanya dugaan praktik kerja paksa. Berdasarkan aturan baru tersebut, negara mitra yang telah menerapkan atau berkomitmen pada larangan kerja paksa tertentu dikenakan tarif sebesar 10 persen. Sementara itu, negara-negara yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus menghadapi tarif 12,5 persen. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencakup sekitar 99,4 persen dari total impor yang masuk ke Amerika Serikat.

Kepala Strategi Pasar Ebury, Matthew Ryan, menjelaskan bahwa penggunaan Pasal 301 secara efektif telah menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membatalkan tarif lama. Menurut Ryan, tertutupnya celah hukum ini mengharuskan pelaku pasar untuk mulai memperhitungkan tarif sebagai beban struktural terhadap pertumbuhan global, bukan lagi sekadar risiko sementara yang dapat diselesaikan lewat meja negosiasi. Pandangan ini sejalan dengan analisis Profesor Akuntansi dan Pengendalian IESE Business School, Martin Jacob. Ia menegaskan bahwa langkah terbaru dari Washington ini mengindikasikan bahwa tarif tidak lagi diposisikan sebagai alat negosiasi jangka pendek, melainkan telah menjadi kebijakan permanen dalam strategi ekonomi Amerika Serikat.

Baca Juga

DBS Intip Peluang Investasi dari Lonjakan Belanja Modal AI dan Energi

Kepercayaan diri pemerintahan Trump untuk terus melanjutkan strategi proteksionis ini tidak lepas dari dinamika respons internasional dan domestik. Kepala Bersama Divisi Utang Korporasi Emerging Markets Ninety One Asset Management, Alan Siow, menilai bahwa pemerintah AS berhasil beradaptasi dengan hambatan hukum sebelumnya. Siow menambahkan bahwa minimnya aksi balasan dari negara-negara mitra dagang serta belum terlihatnya lonjakan inflasi yang signifikan membuat Gedung Putih semakin yakin dengan langkahnya. Keyakinan ini tetap bertahan meskipun dunia sedang menghadapi tekanan berat dari rentetan konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

Namun, situasi makroekonomi saat ini menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan. Kebijakan tarif ini diumumkan bertepatan dengan melonjaknya harga minyak dunia yang kembali menembus level 100 dolar AS per barel akibat konflik yang terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Iran. Manajer Portofolio CG Asset Management, Emma Moriarty, menyoroti bahwa langkah ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah AS di tengah guncangan energi global. Mengutip pernyataan Moriarty kepada CNBC International pada Selasa (28/7/2026), implikasi bagi pasar sangat jelas, di mana dunia harus bersiap menghadapi skenario pertumbuhan ekonomi yang rendah diiringi dengan tingkat inflasi yang tinggi.

Baca Juga

Bursa Saham Asia-Pasifik Menguat Jelang Pengumuman Suku Bunga The Fed

Lonjakan harga energi yang dikombinasikan dengan beban tarif impor baru ini pada akhirnya bermuara pada kebijakan moneter Amerika Serikat. Perhatian para investor kini tertuju penuh pada langkah selanjutnya dari Federal Open Market Committee (FOMC). Matthew Ryan mencatat bahwa risiko inflasi akibat konflik geopolitik dan tarif ini telah meningkatkan peluang Federal Reserve untuk kembali menaikkan suku bunga pada akhir tahun. Kondisi ini merupakan sebuah perubahan drastis dari proyeksi pasar sebelumnya, yang memperkirakan bahwa suku bunga acuan AS akan tetap bertahan pada level saat ini sebelum akhirnya mulai dipangkas pada tahun 2027 mendatang.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap