Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipisah dari Pendidikan, BGN Pastikan Program Berlanjut

Lahirnya tanggapan dari BGN ini dipicu oleh keluarnya Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang secara spesifik mengatur tentang pemisahan anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan. MK mengamanatkan agar pemisahan anggaran tersebut segera diberlakukan oleh pemerintah. Berdasarkan ketetapan yang bersifat final dan mengikat tersebut, penyesuaian pos anggaran wajib diimplementasikan paling lambat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028, atau dengan batas waktu paling lama dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan.

Baca Juga

KPK Sita Emas hingga Motor Gede Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Pemalang

Menyikapi putusan tersebut, Badan Gizi Nasional langsung melakukan telaah hukum secara mendalam untuk memetakan implikasi hukumnya. Hasil kajian internal BGN menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 ini bersifat conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat. Sudaryono menjelaskan bahwa putusan ini sama sekali tidak membatalkan, merombak, ataupun menghentikan pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang dipersiapkan dan dijalankan oleh pemerintah. Sebaliknya, putusan dari lembaga peradilan konstitusi tersebut justru memperkuat legitimasi program dengan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang konstitusional secara hukum di Indonesia. Substansi dari putusan MK ini dipastikan tidak mengubah aspek legalitas maupun eksistensi dari program pemenuhan gizi nasional tersebut.

Dampak nyata dari putusan MK ini berfokus pada penataan ulang sistem keuangan negara dalam penyusunan APBN di masa depan. Putusan tersebut memberikan batasan yang jelas terhadap mekanisme penganggaran, terutama dalam hal penghitungan anggaran Program MBG di dalam komponen belanja wajib (mandatory spending) untuk sektor pendidikan. Dengan adanya aturan baru ini, terhitung mulai APBN Tahun Anggaran 2028, porsi anggaran Program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan tidak diperbolehkan lagi dimasukkan atau dihitung sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan nasional. Kendati demikian, Sudaryono memastikan bahwa perubahan skema penganggaran ini tidak akan mengganggu struktur kelembagaan pelaksana yang sudah terbentuk. Kedudukan, kewenangan, tugas, maupun fungsi BGN sebagai instansi penyelenggara utama Program MBG tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengalami perubahan apa pun.

Baca Juga

Pengukuran Metana TPA Jadi Langkah Awal Penanganan Emisi Sampah Nasional

Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah akan mulai menerapkan penyesuaian mekanisme penganggaran ini secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan fiskal. Putusan MK ini dipandang sebagai panduan bagi pemerintah untuk merumuskan formulasi pembiayaan yang lebih tepat dan transparan bagi program sosial kemasyarakatan. Dengan masa transisi maksimal dua tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, Badan Gizi Nasional bersama kementerian terkait memiliki waktu yang cukup untuk memilah dan menata ulang pos anggaran MBG agar sepenuhnya terpisah dari dana operasional pendidikan pada saat APBN 2028 disusun kelak. Langkah penyesuaian bertahap ini diharapkan dapat menjamin hak pemenuhan gizi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik tanpa mencederai alokasi anggaran sektor pendidikan nasional.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap